KUKAR, LINGKARKALTIM : Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara berdampak bagi nelayan. Sejumlah nelayan sangat jarang memperoleh BBM bersubsidi secara langsung melalui SPBU. Namun BBM tersebut diperoleh dari sejumlah pengecer yang mematok harga fantastis, mencapai sekitar Rp. 18 ribu per liter untuk jenis solar.
Camat Anggana Rokip mengatakan, sering kali mendapatkan keluhan dari masyarakat termasuk nelayan, terhadap kebutuhan BBM.
Pasalnya, BBM ini menjadi kebutuhan utama bagi nelayan, untuk mencari ikan terlebih dalam meningkatkan perekonomiannya.
“Jika operasional nelayan ini membengkak, tapi hasilnya belum pasti, juga sangat prihatin,” kata Rokip pada Lingkarkaltim, di DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).
Untuk itu, pemerintah kecamatan Anggana telah berkoordinasi dengan OPD terkait terhadap persoalan ini.
Dalam hal ini, nantinya OPD terkait akan menunjuk atau merekomendasikan SPBU bagi nelayan, petani dalam memperoleh BBM dengan harga normal. Tapi, para petani dan nelayan harus memiliki kartu khusus sebagai akses penerima manfaatnya.
“Penerima manfaat harus memiliki akses tertentu seperti kartu pas bagi nelayan dan petani,” ucapnya.
Ia juga menyambut baik terhadap pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) di Anggana. Hal ini pastinya sangat membantu masyarakat Anggana khususnya para nelayan dan petani, yang layak untuk memperoleh BBM subsidi.
“Dengan adanya SPBN ini, kami akan melakukan pendataan terhadap nelayan yang belum memiliki akses untuk memperoleh BBM bersubsidi,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) Efri Novianto menjelaskan, progres pembangunan SPBN di Anggana baru 10 persen. Karena proses perijinan dari Pertamina Patra Niaga membutuhkan waktu lama.
“Proses perijinan dari Patra Niaga telah rampung sekitar 2 pekan lalu,” jelas Efri Novianto.
Pihaknya menargetkan , pembangunan SPBN ini rampung pada akhir Desember 2026. Sehingga awal 2027, SPBN tersebut bisa segera dioperasikan.
Ia mengaku, dalam melakukan pembangunan SPBN ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena harus melengkapi persyarata dan ketentuan yang dibutuhkan.
“Selain proses perijinan, kita juga melengkapi data pensasaran bagi nelayan, ada kartu fas kecil dan dilakukan koordinasi ke Pemprov Kaltim serta ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dan keluar rekomendasi,” ungkapnya. (riz)
