SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperoleh kepastian alokasi penganggaran stimulus dari Kementerian Perhubungan guna merealisasikan sistem transportasi massal berbasis jalan skema Buy The Service (BTS). Program pembaharuan angkutan umum ini disiapkan untuk mengatasi persoalan kemacetan, menekan penggunaan kendaraan pribadi, serta menyediakan mobilitas publik yang terjangkau.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengungkapkan bahwa stimulus APBN tersebut akan menopang pembiayaan operasional bus massal secara penuh selama masa transisi awal.
“Puji Tuhan kita sudah dapat lampu hijau terkait MoU yang harus dipersiapkan, isinya adalah handover. APBN memberikan stimulus pembiayaan selama tiga tahun, kemudian setelah tiga tahun itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda,” ujar Hotmarulitua Manalu, Jumat (2/10/2026).
Sistem angkutan massal modern ini dirancang meninggalkan pola konvensional dengan mengutamakan kepastian jadwal kedatangan (headway), kenyamanan armada, hingga pembayaran nontunai (cashless).
“Angkutan umum ini tidak berbasis menunggu muatan penuh, tetapi menjaga pelayanan tepat waktu. Di dalam bus ada CCTV, pendingin udara, dan sopir rapi. Masyarakat bisa memantau jadwal kedatangan serta ketersediaan tempat duduk melalui aplikasi. Sistem pembayarannya cashless menggunakan mesin Tap On Bus,” kata Manalu.
Perencanaan koridor akan didukung oleh tujuh trayek utama dan enam trayek pengumpan (feeder) terintegrasi, termasuk penyiapan armada ramah disabilitas serta titik pemberhentian di Teras Samarinda.
“Satu trayek ada tujuh armada dan satu khusus disabilitas dengan akses ramp. Untuk tarif diusulkan yang paling murah Rp2.500 dan sifatnya terintegrasi. Jadi warga yang naik feeder dari perumahan seperti Bengkuring atau Jakarta hanya bayar satu kali saat menyambung ke bus utama,” terangnya.
Dukungan penuh terhadap perealisasian program moda transportasi publik ini turut disuarakan legislatif daerah sebagai solusi jangka panjang penataan lalu lintas kota.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menegaskan bahwa infrastruktur jalan raya di Samarinda sudah memadai untuk dilintasi armada bus berukuran medium.
“Tahapannya sudah dalam tahap finalisasi. Kami dari DPRD sangat mendukung karena dari dulu ini yang selalu digaungkan untuk mengurangi kemacetan dan penataan kendaraan. Tipe jalan kita mirip dengan Balikpapan dan Banjarmasin, tipe bus yang digunakan pun jenis medium yang disesuaikan dengan kapasitas jalan,” ujar Deni Hakim Anwar.
Fasilitas pendukung berupa titik pemberhentian serta halte di sepanjang koridor operasional dipastikan akan segera dilengkapi oleh pemerintah daerah.
“Tinggal infrastrukturnya yang kita persiapkan, salah satunya tempat pit and stop atau halte yang nanti diadakan oleh Dinas Perhubungan untuk melengkapi fasilitas transportasi massal ini,” pungkas Deni. (dev)
