Jaga Kualitas Jalan, Pemkot dan DPRD Samarinda Perketat Aturan Galian hingga Rute Truk Besar

Wakil Ketua Bapemperda DRPD Samarinda, Abdul Rohim
Wakil Ketua Bapemperda DRPD Samarinda, Abdul Rohim
banner 468x60

SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Upaya menyelamatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di Samarinda mulai dikerjakan secara terpadu dari sisi regulasi hingga rekayasa lalu lintas. DPRD bersama Pemkot Samarinda kini tengah mematangkan aturan ketat pemanfaatan ruang jalan serta pemisahan lintasan kendaraan logistik bertonase besar.

DPRD Samarinda sedang merampungkan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemanfaatan Jalan. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menjelaskan aturan ini disusun untuk melindungi aset jalan pemerintah agar fungsinya tidak terganggu oleh aktivitas utilitas maupun akses keluar-masuk kendaraan yang serampangan.

Read More
banner 300x250

Salah satu poin krusial dalam rancangan perda tersebut adalah kewajiban menyerahkan jaminan pemulihan berupa bank garansi bagi setiap kontraktor atau instansi yang melakukan penggalian badan maupun bahu jalan.

“Misalnya tanah digali untuk kepentingan kabel atau apa yang dilakukan oleh kontraktor, itu dia harus menyerahkan surat jaminan kepada pemerintah atau ke bank, surat jaminan bank garansi, yang itu nanti kalau dia mengembalikan 100 persen sebagaimana awal, maka itu silakan diambil kembali,” ujar Abdul Rohim saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu sore (18/11/2026).

Apabila pihak pelaksana proyek mengabaikan kewajiban perbaikan, pemkot berhak mencairkan dana jaminan tersebut untuk memperbaiki jalan secara mandiri. Selain itu, pelanggaran pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija), Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), hingga Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) termasuk pembuatan akses jalan swasta yang mengganggu arus lalu lintas akan dikenakan sanksi tegas.

“Tapi kalau ternyata tidak, maka itu akan dicairkan oleh pemerintah untuk digunakan mengembalikan jalan sebagaimana asalnya. Bahkan kita atur juga pihak-pihak yang memanfaatkan Rumija, Rumaja, Ruwasja itu yang tidak sesuai ketentuan, maka akan diancam dengan sanksi-sanksi yang sudah kita tetapkan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda juga tengah memperjuangkan pemisahan jalur kendaraan angkutan barang dan angkutan perkotaan dalam pembahasan revisi Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Kalimantan Timur tahun 2026.

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan kendaraan roda enam ke atas yang selama ini melintasi kawasan padat penduduk dan merusak jalan dalam kota diusulkan untuk dialihkan sepenuhnya ke jalur lingkar luar.

“Kalau dari Jembatan Mahulu, itu masuk dari Loa Buah tembus tidak lewat KH Mas Mansyur, tapi lewat Jalan Jakarta 1 masuk ke Ring Road 1, Ring Road 2, terus nanti ke Batu Cermin. Batu Cermin itu Ring Road 3-nya, yang tembus langsung ke Tanah Merah,” ungkap Manalu.

Selain rekayasa rute jangka pendek, Dishub Samarinda juga merekomendasikan pemindahan seluruh tata ruang kawasan pergudangan ke wilayah Palaran serta mendorong optimalisasi Pelabuhan Loktuan di Bontang sebagai terminal peti kemas baru untuk distribusi wilayah utara Kaltim. Langkah tersebut dinilai krusial guna membebaskan jalanan Kota Tepian dari beban lalu lintas kendaraan berat.

“Sehingga tidak ada lagi kendaraan-kendaraan besar masuk ke dalam kota bercampur ke lintasan perkotaan,” pungkasnya.

Sinergi antara pengesahan Ranperda Pemanfaatan Jalan di tingkat kota dan pengawalan revisi Tatrawil di tingkat provinsi ini diharapkan menjadi solusi menyeluruh dalam menjaga ketahanan struktur jalan sekaligus menciptakan ruang lalu lintas yang aman serta tertib bagi masyarakat Samarinda. (dev)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *