SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) merespons keberatan keras Pemkot Samarinda terkait koreksi alokasi opsen dan bagi hasil pajak senilai Rp209 miliar. Pemprov memastikan penyesuaian tersebut merupakan dampak berantai dari melesetnya target pendapatan daerah di tingkat provinsi yang turun lebih dari Rp1 triliun.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan penetapan target pendapatan daerah sebelumnya dipasang terlalu optimistis. Ketika realisasi penerimaan di tingkat provinsi mengalami kontraksi tajam, besaran dana bagi hasil yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota pun secara otomatis ikut terkoreksi.
“Jadi kalau pengurangan, kita juga di provinsi memang terjadi pengurangan. Kenapa? Karena penurunan kemarin pendapatan terlalu optimis, kita kan berkurang Rp1 triliun lebih pendapatan sehingga APBD kita juga turun. Nah, penurunan pendapatan itu otomatis menyebabkan bagi hasil juga berkurang,” ujar Sri Wahyuni.
Sementara itu, terkait skema opsen pajak yang turut dipersoalkan oleh Pemkot Samarinda, ia menerangkan mekanisme pembagiannya sejatinya sudah diterima secara langsung sesuai porsi (split) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun rincian perhitungan maupun evaluasi teknis mengenai selisih angka tersebut akan ditangani lebih lanjut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
Sri Wahyuni menjelaskan situasi pengetatan fiskal di penghujung tahun anggaran ini tidak hanya menyasar Pemkot Samarinda maupun sembilan kabupaten/kota lainnya di Benua Etam. Pemprov Kaltim sendiri turut menanggung beban penurunan postur anggaran yang sama.
“Termasuk provinsi, termasuk APBD Provinsi. Jadi bukan bicara masalah 10 kabupaten/kota karena kita juga bagian dari itu,” tegasnya.
Di sisi lain, kebijakan pemangkasan alokasi dana di penghujung tahun tersebut sebelumnya memicu reaksi dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Pasalnya, koreksi sebesar 26,24 persen dari target awal itu diterbitkan saat APBD Perubahan telah disahkan dan kegiatan belanja daerah berjalan di lapangan, sehingga berpotensi melahirkan beban utang ke pihak ketiga pada APBD 2027.
Pemkot Samarinda bahkan telah melayangkan surat keberatan resmi dan siap menempuh jalur hukum apabila komunikasi dengan pemerintah provinsi tidak membuahkan koreksi atas tiga norma hukum perhitungan yang mereka permasalahkan.
“Kami menyurat dan berkomunikasi langsung. Mengapa belum resmi kami laporkan ke DPRD karena komunikasi dengan Pak Gubernur masih berjalan, dan beliau menjawab akan menindaklanjuti. Tapi kalau pada akhirnya tidak ada koreksi, jalur yang paling fair untuk menguji dalil mana yang benar adalah melalui langkah hukum,” tegas Andi Harun sebelumnya. (dev)










