KUKAR, LINGKARKALTIM : Keterlambatan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi hingga tingkat desa.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kukar Sarpin pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Jum’at (11/9/2026).
Ia mengatakan, Kukar masih ketergantungan dengan Dana Bagi Hasi (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dari pemerintah pusat. Sehingga jika dana tersebut lambat transfer ke daerah, maka sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di tingkat daerah hingga desa.
“Banyak masyarakat yang mengeluh terhadap ekonomi yang lemah atau daya beli rendah. Ini bagian dari aspirasi masyarakat, untuk disampaikan kepeda pimpinan,” katanya.
Hal ini juga menjadi perhatian serius DPRD bersama Pemkab Kukar, untuk mengejar dana transfer, agar bisa disalurkan tepat waktu.
“Sektor UMKM sangat terdampak, terhadap perputaran ekonomi darrah,” ucapnya.
Selain itu, DPRD Kukar juga meminta kepada pemerintah daerah, untuk dapat mencari peluang sumber Pendapatan Asli Daerah.
Sementara itu warga Kota Bangun Rismayanti menyebutkan, perputaran ekonomi di 2026 ini semakin parah. Pasalnya, pendapatan yang diperoleh ini tak mencukupi untuk kebutuhan hidup.
“Kesulitan ekonomi ini tak hanya dirasakan sendiri, hampir semua rekannya juga mengeluhkan kesulitan ekonomi,” ucap Rismayanti.
Dirinya berharap, pemerintah daerah dapat melakukan terobosan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat, terlebih di desa. Saat ini pendapatan penjualan sembako hanya sekitar Rp. 300 ribu dalam sehari, sebelumnya bisa mencapai Rp. 1 juta lebih.
“Pendapat penjualan sangat jomplang dan tidak cukup untuk memenuhi operasional keluarga dalam 1 bulan,” ungkapnya. (Riz)
