JAKARTA, LINGKARKALTIM: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membangun kolaborasi komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan narasi dalam menggaungkan program prioritas Presiden, khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Upaya tersebut dibahas dalam Silaturahmi Strategis Komunikasi Publik Penanganan Kebencanaan yang dipimpin Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerja Sama Kemenko PMK Ferro Ferizka Aryananda di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Kemenko PMK, Kamis (10/9/2026).
Ferro mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyelaraskan komunikasi antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK. Penyelarasan diperlukan agar berbagai program prioritas pemerintah dapat dikomunikasikan dalam narasi yang sejalan dengan visi dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
“Tujuan kita adalah untuk bisa sambung rasa, menyelaraskan langkah supaya kita bisa secara komunikasi publik sejalan dan selaras dengan visi Asta Cita Bapak Presiden,” ujar Ferro.
Menurutnya, pemerintah memiliki banyak program prioritas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi rumah sakit, dan penanganan Tuberculosis (TBC) di sektor kesehatan, hingga penguatan pendidikan melalui Sekolah Nasional Terintegrasi, digitalisasi pembelajaran, PAUD, Sekolah Unggul Garuda, pengembangan talenta, revitalisasi pesantren dan madrasah, serta penanggulangan bencana.
Beragam program tersebut memiliki sasaran dan karakteristik yang berbeda, tetapi berada dalam satu tujuan besar, yakni membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, tangguh, dan memiliki talenta unggul. Karena itu, komunikasi publik perlu disinergikan agar masyarakat dapat memahami keterhubungan antarkebijakan tersebut.
Ferro menilai, tantangan komunikasi publik tidak hanya terletak pada banyaknya program yang harus disampaikan, tetapi juga bagaimana menyajikan keseluruhan program dalam pesan yang mudah dipahami masyarakat. Banyaknya informasi yang disampaikan secara bersamaan berpotensi membuat pesan utama tidak tersampaikan secara utuh.
“Sebagai tim komunikasi seringkali bias bahwa kita sudah melakukan banyak kerja, banyak sekali program, dan kita ingin mengkomunikasikan semua. Namun dalam satu waktu orang tidak bisa mengingat satu informasi, menelan banyak data,” jelasnya.
Karena itu, Ferro menjelaskan, kolaborasi komunikasi diarahkan untuk membangun narasi bersama yang dapat memperlihatkan gambaran besar dari berbagai program prioritas pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga diharapkan tidak bergerak sendiri-sendiri, tetapi dapat saling menguatkan melalui agenda, kanal, komunitas, dan cerita penerima manfaat yang dapat dikomunikasikan bersama.
Dalam konteks penanganan bencana, misalnya, komunikasi publik tidak hanya menjadi domain sektor kebencanaan. Ketika bencana terjadi, masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai keberlangsungan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya, termasuk penanganan pada tahap pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kondisi tersebut membutuhkan komunikasi lintas sektor agar informasi yang diterima masyarakat lebih utuh,” ungkap Ferro.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas potensi kolaborasi melalui pemetaan agenda bersama, penguatan kanal dan komunitas, forum komunikasi reguler, serta penggalian cerita penerima manfaat dan praktik baik dari berbagai program kementerian dan lembaga.
Sebagai langkah awal, kolaborasi komunikasi akan diarahkan melalui sinkronisasi rutin setiap dua bulan untuk memperbarui perkembangan program prioritas, grup koordinasi komunikasi, penetapan PIC komunikasi masing-masing kementerian dan lembaga, serta mekanisme respons cepat untuk bencana atau isu penting yang membutuhkan orkestrasi lintas sektor.
Pertemuan dihadiri perwakilan tim komunikasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Kementerian Kesehatan. Pertemuan selanjutnya akan melibatkan kementerian dan lembaga lain di bawah koordinasi Kemenko PMK.
“Harapannya lepas dari ruangan ini kita makin terkoordinir, tersinergi, selaras. Tujuan kita adalah semua niat baik kita ternarasikan dengan baik ke masyarakat dan kalau ada kekurangan kita perbaiki sambil berjalan,” pungkas Ferro.
(Sumber: kemenkopmk.go.id)
