BERAU, LINGKARKALTIM : Kabupaten Berau saat ini tengah menghadapi kelanggakapan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut terjadi lantaran kebutuhan dengan pasokan (kuota) yang terdistribusikan tak sebanding. Kebutuhan sekitar 83 ribu liter, pasokan hanya sekitar 47 ribu liter.
Kondisi tersebut memunculkan sorotan DPRD Berau.”Terjadi kesenjangan antara kebutuhan dengan kuota yang disetujui. Gap ini yang ingin kita kejar” kata Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, selisih kebutuhan dan kuota tersebut harus segera dicarikan solusi. Pemerintah Kabupaten Berau bersama DPRD didorong untuk menyurati BPH Migas agar kuota BBM dapat ditambah sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sutami mengingatkan kembali tujuan awal keberadaan Jobber di Berau. Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan dapat memangkas waktu distribusi BBM ke SPBU. Sebelum adanya Jobber, Berau harus menunggu pasokan dari daerah lain seperti Samarinda, bahkan Tarakan.
“Keberadaan Jobber itu tujuannya untuk mempercepat distribusi BBM ke stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dulu tidak ada Jobber di Berau, kita susah menunggu dari Samarinda, bahkan mungkin dari Tarakan,” ujarnya.
Karena itu, keberadaan Jobber seharusnya memberikan dampak nyata berupa distribusi yang lebih cepat dan minim keterlambatan.
Namun, dari hasil RDP, DPRD mendapatkan informasi bahwa kuota BBM yang tersedia melalui Jobber tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi Kabupaten Berau. Pasokan tersebut juga dibagi untuk Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.Skema pembagiannya, kata Sutami, berada di kisaran 55:45 hingga 60:40, dengan Berau mendapatkan porsi sekitar 55 sampai 60 persen.
“Ini juga mempengaruhi asumsi kita. Keberadaan Jobber itu kita kira hanya untuk Berau, ternyata tidak,” katanya.
Persoalan tidak berhenti pada besaran kuota. DPRD Berau juga menyoroti kesiapan cadangan BBM di Jobber. Sutami menyebut hanya terdapat satu tangki cadangan yang juga harus menopang kebutuhan dua kabupaten. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius mengingat distribusi BBM ke Berau sangat bergantung pada jalur laut dan kondisi geografis. Cuaca buruk maupun kendala teknis kapal dapat membuat distribusi terlambat. Jika pasokan terlambat satu hingga dua hari, dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat di lapangan.
“Kita perlu di Jobber itu, kita minta dan mohon untuk ditambah lagi (tangki cadangan), mengingat letak geografis Kabupaten Berau,” tegasnya.
Menurut Sutami, persoalan cuaca dan kondisi sungai yang dapat mempengaruhi kapal untuk bersandar seharusnya tidak menjadi alasan ketika kelangkaan terjadi. Sebaliknya, seluruh potensi hambatan tersebut harus diantisipasi sejak awal dengan memperkuat cadangan. Sutami juga meminta distribusi BBM tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan.Wilayah hulu dan pesisir seperti Kelay, Segah hingga kawasan pesisir Berau harus mendapatkan perhatian yang sama.(*riel)
