BERAU, LINGKARKALTIM: Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mendampingi kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni ke Kabupaten Berau, Rabu (26/8/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kesiapan personel Manggala Agni di Posko Karhutla Labanan, serta kondisi lokasi kebakaran hutan di Desa Tumbit Melayu.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, kunjungannya ke Berau merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu sekaligus mengantisipasi kemungkinan meluasnya kebakaran.
“Saya ingin mendengarkan laporan langsung dari lapangan. Apa yang terjadi, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan atau antisipasi untuk mencegah terjadinya karhutla yang lebih besar lagi,” ujar Raja Juli Antoni saat memimpin rapat terpadu di VIP Room Bandara Kalimarau, Berau.
Selain itu, Menhut juga ingin memastikan karhutla di Berau tidak mengganggu kelestarian satwa liar yang dilindungi, khususnya orang utan.
Di sejumlah provinsi, lanjut Raja Juli, pemerintah telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) melalui kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta pemerintah daerah.
Operasi tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
“Untuk saat ini, di Kaltim, khususnya Berau, masih terdapat bibit awan hujan. Sedangkan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat sudah tidak ada. Belajar dari penanganan karhutla dari tahun ke tahun di republik ini, cara paling efektif untuk memadamkan karhutla adalah dengan hujan, baik hujan alami maupun hasil modifikasi cuaca,” ungkapnya.
Menurut Raja Juli, kondisi kemarau tahun ini menjadi perhatian serius karena fenomena El Nino cukup kuat. Karena itu, seluruh pihak diminta bekerja maksimal untuk mencegah kebakaran semakin meluas.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kementerian dan lembaga terkait di pusat maupun di daerah harus berkolaborasi bersama pemerintah daerah serta TNI dan Polri dalam penanganan karhutla ini,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Sri Wahyuni menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, TNI, Polri, serta masyarakat dalam penanganan karhutla, khususnya di Kabupaten Berau.
Di tingkat tapak, kata Sri Wahyuni, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) mendapat dukungan operasional untuk kebutuhan pemadaman karhutla melalui Annual Work Plan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
Selain itu, seluruh KPHP di Kaltim telah memiliki unit pemadam kebakaran yang didukung melalui Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR). Penguatan juga terus dilakukan kepada personel Manggala Agni, mulai dari kegiatan sosialisasi, pelatihan, hingga penyediaan sarana dan prasarana.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan dana FCPF untuk mendukung penanganan karhutla. Jika nanti diperlukan penguatan sarana dan prasarana, tentu akan menjadi perhatian kami,” ujar Sri Wahyuni.
Dalam kunjungan kerjanya ke Berau, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga meninjau Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) Long Sam di Kecamatan Kelay, serta menyerahkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Penyelamatan Orang Utan di Lanskap Keraitan, dukungan penyelamatan orang utan di Kalimantan Timur, serta Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat.
Selain penanganan karhutla, upaya perlindungan kawasan dan satwa liar juga menjadi perhatian pemerintah. Sekitar 87 ribu hektare kawasan preservasi diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya konservasi orang utan di Kalimantan Timur.(lk)
