KUKAR, LINGKARKALTIM: Berhadapan dengan hukum bukan berarti harus kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan.
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong, pendidikan tetap menjadi bagian penting yang diberikan kepada anak binaan.
Meski harus menjalani pembinaan di dalam lembaga, mereka tetap memiliki kesempatan untuk belajar, melanjutkan sekolah, hingga mengembangkan kemampuan sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
Di balik masa pembinaan yang dijalani, terdapat harapan agar anak-anak tersebut tetap dapat melanjutkan pendidikan dan tidak kehilangan kesempatan untuk meraih cita-cita.
Sebab, masa depan mereka masih panjang dan membutuhkan persiapan, baik melalui pendidikan maupun pembekalan keterampilan.
Kepala LPKA Kelas II Tenggarong, Dat Menda, mengungkapkan saat ini terdapat 71 anak binaan, dimana sekitar 60 persen di antaranya telah mendapatkan akses pendidikan, sedangkan 40 persen lainnya mengikuti pelatihan keterampilan berbasis sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Pada jalur pendidikan formal, terdapat sekitar enam anak binaan yang mengikutinya. Sementara pendidikan kesetaraan terdiri dari 24 anak pada Paket A, 14 anak Paket B, dan 20 anak Paket C.
Pelaksanaan pendidikan kesetaraan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Skema tersebut menjadi salah satu upaya agar anak-anak tetap dapat memperoleh layanan pendidikan meskipun sedang menjalani pembinaan.
Dengan begitu, kondisi yang mereka hadapi saat ini tidak serta-merta memutus kesempatan untuk melanjutkan proses belajar.
“Harapan kami, ke depan anak-anak yang berada di LPKA Tenggarong setelah menyelesaikan masa pembinaan tidak kembali mengulangi perbuatan yang membuat mereka harus berhadapan dengan hukum,” ujar Dat Menda saat ditemui di LPKA Kelas II Tenggarong, Kamis (19/11/2026).
Selain pendidikan, LPKA Tenggarong juga memberikan pembekalan keterampilan yang dapat dimanfaatkan anak binaan ketika kembali ke masyarakat.
Saat ini, terdapat dua pelatihan yang masih berlangsung, yakni hidroponik dan barbershop.
Kedua pelatihan tersebut diarahkan untuk memberikan kemampuan praktis sekaligus membuka peluang bagi anak binaan mendapatkan sertifikat kompetensi BNSP.
Bekal tersebut dipersiapkan agar mereka memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan ketika telah menyelesaikan masa pembinaan dan memenuhi persyaratan usia untuk bekerja.
Dat Menda menjelaskan, meskipun anak-anak tersebut belum dapat langsung memasuki dunia kerja karena masih berusia anak-anak, keterampilan dan sertifikasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi modal pada masa mendatang.
Bahkan, sertifikat BNSP memiliki pengakuan yang berlaku di sejumlah negara.
“Memang, untuk saat ini mereka belum bisa langsung bekerja karena masih berusia anak-anak. Namun, kami berupaya mempersiapkan mereka agar ketika sudah keluar dan memenuhi persyaratan usia kerja, mereka memiliki keterampilan serta sertifikat yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan,” jelasnya.
Di sisi lain, proses pembinaan juga membutuhkan dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.
Berdasarkan hasil asesmen terhadap anak binaan, sebagian besar masih memerlukan perhatian serta pendampingan lebih dari lingkungan sekitarnya.
Peran orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam mendampingi perubahan perilaku anak.
Pendampingan tersebut diharapkan tidak berhenti ketika mereka berada di LPKA, tetapi terus berlanjut setelah kembali ke lingkungan keluarga.
“Selain orang tua, peran masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah juga sangat diperlukan. Kami berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak tersebut. Sebab, mereka merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang masih memiliki masa depan panjang,” tuturnya.
Momentum Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ke-2 Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa pembinaan tidak hanya berkaitan dengan masa yang harus dijalani anak di dalam lembaga.
“Jangan lagi menganggap mereka sebagai anak-anak nakal, karena mereka tetap memiliki masa depan dan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik,” ucapnya.
Sementara itu, salah seorang masyarakat, Nanda, mengatakan anak yang pernah berhadapan dengan hukum tentu masih akan mendapat penilaian berbeda dari masyarakat.
Apalagi, sebagian orang mungkin masih merasa khawatir dengan lingkungan pergaulan mereka.
Meski begitu, kata dia, perubahan sikap anak setelah menjalani pembinaan juga perlu dilihat.
“Namanya masyarakat pasti punya penilaian masing-masing. Apalagi kalau sudah tahu pernah terlibat masalah hukum. Tapi, kalau memang sudah berubah, tentu harus bisa dibuktikan melalui perilakunya,” tutupnya. (Ahk)










