KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan melalui Program Permukiman Idaman Terbaik, yang menjadi salah satu dari 17 Program Dedikasi dalam kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin periode 2025–2030.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan lingkungan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.
Perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, memperlancar mobilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan persoalan infrastruktur jalan membutuhkan penanganan secara bertahap. Luas wilayah Kukar menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan, mengingat cakupan wilayahnya mencapai sekitar 41 kali luas DKI Jakarta dan 112 kali luas Kota Solo atau Surakarta.
“Jadi, persoalan jalan, baik jalan lingkungan, jalan kabupaten, maupun jalan provinsi, tidak akan pernah selesai begitu saja. Wilayah Kutai Kartanegara sangat luas,” ucap Rendi, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, dibutuhkan waktu dan perencanaan berkelanjutan untuk memastikan kondisi jalan di seluruh wilayah Kukar semakin baik. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memprioritaskan penanganan jalan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
Untuk 2027, fokus pemerintah daerah masih diarahkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada. Salah satu pekerjaan yang diharapkan dapat dituntaskan ialah ruas jalan Anggana–Muara Badak.
“Untuk sementara, fokusnya pada perbaikan jalan. Tidak ada penambahan infrastruktur yang disebutkan secara khusus. Penyelesaian jalan Anggana–Muara Badak juga belum tuntas. Mudah-mudahan pada 2027 sudah bisa diselesaikan sehingga masyarakat dapat menikmati jalan yang lebih baik dan mulus,” harapnya.
Selain ruas tersebut, perhatian juga diberikan terhadap jalan lingkungan serta akses penghubung antardesa dan antarkelurahan. Infrastruktur ini dinilai penting karena menjadi jalur utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan, dan berbagai kebutuhan ekonomi lainnya.
Rendi mengakui, keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi kecepatan pembangunan infrastruktur. Kondisi fiskal Kukar saat ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya APBD dapat mencapai Rp12 triliun hingga Rp14 triliun, kini kemampuan anggaran daerah hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus lebih cermat menentukan skala prioritas pembangunan. Terlebih, terdapat ketentuan alokasi belanja infrastruktur sebesar 25 persen setelah dikurangi belanja wajib dan mengikat.
“Dari kemampuan fiskal tersebut, anggaran yang dapat dialokasikan untuk infrastruktur hanya sekitar ratusan miliar rupiah, bahkan belum mencapai Rp1 triliun,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkab Kukar juga berupaya mencari sumber pendanaan alternatif dari pemerintah pusat. Di antaranya melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai skema pendanaan lainnya.
Menurut Rendi, pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), terlebih penerimaan DBH yang diterima Kukar saat ini tidak lagi maksimal seperti sebelumnya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dan menyiapkan usulan program yang dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
“Kita harus mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan sekitar 10 proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan kepada pemerintah pusat.
Sejumlah usulan tersebut mencakup ruas Teluk Bingkai–Lamin Telihan yang berpotensi menjadi akses penghubung menuju Kabupaten Kutai Barat, ruas Anggana–Muara Badak, Tanjung Limau–Batu-Batu, hingga pembangunan akses jembatan di Sebulu.
Selain itu, terdapat usulan pembangunan infrastruktur di wilayah hulu, termasuk kawasan Rimba Ayu dan sejumlah titik lainnya yang dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Linda menjelaskan, setiap usulan harus dilengkapi dokumen teknis secara menyeluruh, mulai dari kajian, rencana anggaran biaya (RAB), hingga dokumen pendukung lainnya. Namun, dari sekitar 10 kegiatan yang diajukan, baru satu usulan yang mendapatkan akomodasi, yakni peningkatan ruas jalan Tanjung Limau–Batu-Batu.
“Kami mengusulkan sekitar 10 kegiatan. Dokumennya juga harus kami siapkan lengkap, mulai dari kajian, rencana anggaran biaya hingga dokumen teknis lainnya. Namun, yang baru diakomodasi hanya satu, yakni ruas Tanjung Limau–Batu-Batu,” pungkasnya.
Melalui Program Permukiman Idaman Terbaik, Pemkab Kukar berharap peningkatan kualitas jalan lingkungan dapat terus berjalan secara bertahap dan menjangkau lebih banyak wilayah.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, upaya pemerataan infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas permukiman dan menunjang kesejahteraan masyarakat. (Adv/dil)
