KUKAR, LINGKARKALTIM: Belum meratanya bantuan seragam sekolah gratis di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut menjadi persoalan bagi madrasah dalam menjaring peserta didik baru.
Program yang saat ini menyasar sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan tersebut belum mencakup peserta didik madrasah, sehingga menimbulkan kesenjangan fasilitas di tengah masyarakat.
Perwakilan Forum Pendidik dan Pengawas Madrasah, Azhar, mengatakan dampak ketimpangan tersebut mulai dirasakan dalam proses penerimaan siswa baru.
Terlebih, sejumlah madrasah memiliki lokasi yang berdekatan dengan sekolah umum yang telah mendapatkan bantuan seragam dari pemerintah daerah.
Kondisi itu membuat madrasah harus menghadapi persaingan dalam menarik minat orang tua.
Bahkan, jumlah pendaftar di madrasah tempatnya mengajar sempat mengalami penurunan pada penerimaan tahun ini.
“Biasanya kami bisa membuka dua rombongan belajar, tetapi tahun ini jumlah pendaftarnya hampir hanya cukup untuk satu kelas. Alhamdulillah, menjelang akhir penerimaan ada tambahan siswa sehingga masih bisa dibagi menjadi dua kelas,” ujarnya kepada Lingkarkaltim saat ditemui di Tenggarong pada Kamis (12/11/2026).
Ia menilai bantuan seragam gratis semestinya tidak dibatasi berdasarkan lembaga yang menaungi satuan pendidikan.
Sebab, kata dia, madrasah juga menjadi bagian dari sistem pendidikan yang melayani masyarakat Kukar, sehingga peserta didiknya perlu memperoleh perhatian yang setara.
Azhar menyebutkan, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan maupun DPRD Kukar.
Ia berharap aspirasi tersebut mendapat tindak lanjut agar kebijakan bantuan pada 2027 mendatang dapat menjangkau seluruh peserta didik, termasuk siswa MI dan MTs.
“Kalau ada kebijakan dari Bupati, sebaiknya berlaku untuk semua. Jangan hanya anak-anak yang berada di bawah Dinas Pendidikan, tetapi mereka yang bersekolah di bawah naungan Kementerian Agama juga harus mendapatkan hak yang sama,” tegasnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyatakan dukungannya terhadap pemerataan bantuan seragam sekolah.
Ia memastikan persoalan itu akan menjadi bahan pembahasan bersama Dinas Pendidikan melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Menurutnya, perbedaan kewenangan pengelolaan pendidikan antara pemerintah kabupaten dan Kementerian Agama tidak seharusnya membuat peserta didik madrasah luput dari perhatian pemerintah daerah.
“Nanti kalau ada RDP dengan Dinas Pendidikan, persoalan ini akan kami pertanyakan. Kami juga akan meminta agar bantuan tersebut direalisasikan sehingga anak-anak yang bersekolah di madrasah juga mendapatkan hak yang sama,” kata dia.
Ia juga menyoroti kemungkinan dampak ketimpangan bantuan terhadap pilihan masyarakat dalam menentukan sekolah.
Apabila hanya sekolah umum yang memperoleh fasilitas tersebut, madrasah berpotensi menghadapi tantangan dalam mempertahankan minat calon peserta didik.
Karena itu, DPRD Kukar berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan skema agar bantuan seragam gratis pada 2027 bisa menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMP, termasuk madrasah.
“Kami akan kembali mendorong agar semua sekolah, termasuk madrasah, mendapatkan bantuan seragam dari pemerintah kabupaten,” tutupnya. (ahk)
