KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pengoperasian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, sekitar 70 dapur SPPG telah terbangun dan dipersiapkan untuk melayani masyarakat, tetapi pengoperasiannya masih menunggu kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan kepastian aktivasi dapur SPPG menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kunjungan perwakilan BGN ke Kukar. Pembahasan tersebut berkaitan dengan kebijakan pembukaan SPPG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dari 20 SPPG yang masuk dalam kebijakan pembukaan di Kukar, sebanyak 17 unit berada di kawasan 3T. Lokasinya tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Tabang, Kenohan, Muara Muntai, Anggana, hingga Kembang Janggut.
“Alhamdulillah, dari kunjungan BGN kemarin, salah satu yang disampaikan Direktur Manajemen Risiko adalah kebijakan terhadap pembukaan SPPG. Di Kukar ada 20 dan 17 di antaranya berada di kawasan 3T,” ujar Sunggono, Sabtu (17/10/2026).
Secara keseluruhan, sekitar 70 dapur SPPG telah dibangun di Kukar. Selain 17 unit di kawasan 3T, sekitar 53 unit lainnya berada di kawasan aglomerasi.
Sunggono menyampaikan, Kepala BGN sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk mengoperasikan dapur SPPG yang telah memenuhi ketentuan. Pemkab Kukar pun berharap seluruh dapur yang sudah selesai dibangun dapat segera difungsikan secara bertahap.
“Insyaallah, semua dapur SPPG yang sudah terbangun di Kukar, baik yang berada di wilayah 3T maupun kawasan aglomerasi, akan dioperasionalkan,” terangnya.
Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti membuka kesempatan untuk pembangunan dapur baru. Aktivasi diprioritaskan bagi SPPG yang telah selesai dibangun, terverifikasi, dan terdaftar dalam portal BGN.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko BGN RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa proses aktivasi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan setiap dapur. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan dan silaturahmi bersama rombongan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, proses persiapan membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Tahapannya meliputi pemanggilan dan pembagian kerja pengelola SPPG, aktivasi rekening virtual serta pelatihan bagi penjamah makanan dan relawan.
“Jadi, tidak langsung otomatis distribusi MBG. Butuh waktu tiga minggu atau satu bulan untuk proses persiapan. Kami juga ingin memastikan semuanya memenuhi syarat agar tidak menimbulkan kasus keracunan,” jelasnya.
Rufriyanto turut menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG. Selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, program ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal.
Ia berharap keberadaan SPPG dapat menciptakan ekonomi sirkular, memberikan efek pengganda bagi usaha masyarakat, serta membuka lapangan kerja baru di Kukar, termasuk di wilayah 3T. (Adv/dil)
