SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencatat realisasi pembayaran kewajiban atau utang anggaran tahun sebelumnya telah melampaui angka 70 persen hingga triwulan ketiga tahun ini. Guna memastikan seluruh kewajiban tuntas tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah, skenario mitigasi penyesuaian arus kas (cashflow) telah disiapkan hingga tahun anggaran mendatang.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan bahwa penyelesaian sisa kewajiban sangat bergantung pada realisasi target penerimaan daerah pada APBD Perubahan 2026.
“Secara kumulatif, utang 2025 kita di bulan ini sudah lebih dari 70 persen. Apakah mampu diselesaikan pada 2026 ini, sangat tergantung pada realisasi penerimaan kita sampai akhir tahun,” ujar Andi Harun di Samarinda, Rabu (30/9/2026) malam.
Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi deviasi penerimaan, Pemkot Samarinda memperhitungkan opsi luncuran anggaran (carry over) ke awal tahun 2027 sebesar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar jika target APBD Rp3,75 triliun tidak terpenuhi sepenuhnya.
“Jika itu terjadi, maka APBD 2027 juga akan mengalami koreksi. Katakanlah sisanya 100 sampai 150 miliar, berarti kita harus mengeluarkan rencana belanja senilai itu pada APBD 2027 untuk menutupi carry over. Selama kita bahas secara disiplin, tidak perlu panik karena kita sudah menyiapkan mitigasinya,” tegasnya.
Andi Harun menambahkan bahwa skenario carry over ini murni berkaitan dengan batas waktu administrasi penutupan anggaran pada Desember, yang berdampak pada pergeseran jadwal pembayaran pihak ketiga selama satu hingga dua bulan.
“Manajemen cashflow harus diatur secara presisi karena objek pembayaran meliputi seluruh komponen APBD. Kita harus menyesuaikan pembayaran reguler dengan ketersediaan kas yang ada,” pungkas Andi Harun. (dev)
