SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengakui penurunan postur anggaran pada Perubahan APBD 2026 dipicu oleh realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tidak mencapai asumsi awal. Melesetnya penerimaan pajak tersebut memaksa eksekutif dan legislatif melakukan penyesuaian belanja guna menghindari defisit.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim,Sri Wahyuni membeberkan bahwa penetapan target pendapatan sebesar Rp7 triliun pada perencanaan awal tergolong terlalu optimistis jika dibandingkan dengan realisasi lapangan.
“Sebenarnya bukan meleset, tapi memang kemarin kita optimis di dalam merencanakan pendapatan. Realisasi Desember 2025 ternyata pendapatan kita itu tidak seoptimisme yang kita rencanakan. PKB dari target Rp7 triliun, tahun lalu saja hanya Rp5,2 triliun. Jadi 7 triliun itu ternyata saat sekarang terlalu optimis, tidak bisa dicapai,” ujar Sri Wahyuni, Rabu (30/9/2026).
Penyesuaian pendapatan daerah secara otomatis berdampak pada kalkulasi ulang sejumlah item pengeluaran serta efisiensi program kerja di beberapa perangkat daerah.
“Karena kita sudah melihat gambaran 2025, maka 2026 kita harus melakukan juga penyesuaian belanja karena pendapatan kita juga ada koreksi. Karena kita juga melakukan efisiensi, karena itulah kita melakukan perubahannya,” kata Sri Wahyuni.
Meskipun terjadi rasionalisasi anggaran secara signifikan, Pemprov Kaltim memastikan program prioritas di bidang pendidikan seperti Gratispol tetap berjalan penuh sesuai pemetaan basis data awal.
“Kalau Program Gratispol tidak ada penyesuaian. Kan sudah terdata berapa jumlah mahasiswa, kita sudah kerja sama dengan 52 perguruan tinggi terus kita sudah punya database-nya berapa jumlah mahasiswa yang akan kita berikan dukungan. Terkecuali mereka yang tidak mendaftar karena mendapatkan beasiswa yang lain,” tegas Sri Wahyuni.
Mengenai dinamika pergeseran alokasi anggaran subsidi biaya administrasi perumahan menjadi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemprov Kaltim masih memetakan minat masyarakat sebelum memfinalisasi postur teknisnya.
“Nanti kita cek, karena sebenarnya targetnya seingat saya itu masih. Tapi kalau itu akan menjadikannya RTLH berarti mungkin karena peminatnya,” pungkas Sri Wahyuni. (dev)
