KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui penguatan program Kukar Siap Kerja, Pemkab Kukar berupaya membangun jembatan yang kokoh antara para pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat menghadiri kegiatan Safari Subuh bersama jajaran pemerintah daerah dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Jumat (25/9/2026).
Bupati Aulia menegaskan bahwa program Kukar Siap Kerja tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial belaka. Kehadirannya harus benar-benar dirasakan sebagai solusi konkret oleh masyarakat yang sedang mencari peluang karir maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas.
“Akses terhadap informasi lowongan kerja adalah hal mendasar yang harus diperkuat oleh pemerintah daerah. Program Kukar Siap Kerja hadir untuk membuka akses tersebut secara transparan, sekaligus membantu perusahaan mendapatkan SDM yang sesuai kriteria,” ujar
Aulia.
Ia meyakini transparansi informasi dan kemudahan akses kerja menjadi langkah strategis untuk menaikkan taraf hidup warga Kukar. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran di Distransnaker untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program ini berjalan optimal.
Langkah nyata keberhasilan program ini dirasakan langsung oleh ratusan warga Kukar. Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menjelaskan implementasi Kukar Siap Kerja periode pertengahan tahun ini telah menuntaskan berbagai pelatihan kompetensi untuk sektor formal.
Sebanyak 305 peserta yang dilepas oleh Bupati Kukar pada 13 Juli 2026 lalu di Gedung PKM telah selesai mengikuti pelatihan dan mengantongi sertifikat resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pelatihan mekanik alat berat, misalnya, resmi selesai pada Kamis (24/9/2026).
“Beberapa keahlian bahkan sudah memasuki tahap seleksi dan penempatan kerja. Di antaranya untuk posisi operator dump truck, welder 3G, dan petugas keamanan (security). Sementara peserta pelatihan berbasis ekonomi kreatif seperti desain grafis dan content creator kini sudah mulai memproduksi karya secara mandiri (freelance),” papar Dendy.
Tidak hanya berfokus pada lapangan kerja formal di perusahaan media maupun pertambangan, Pemkab Kukar juga terampil merespons potensi ekonomi lokal di sektor nonformal.
Mulai akhir September hingga awal Oktober 2026, Distransnaker akan meluncurkan program pemberdayaan untuk 6 kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Sektor ini mencakup pertukangan mebel, pembuatan alat kesenian, kerajinan alat olahraga tradisional, hingga perbengkelan. Para peserta tidak hanya dibekali pelatihan teknis singkat dan pembekalan manajemen, tetapi juga menerima bantuan sarana usaha mandiri dari pemerintah daerah.
“Prinsipnya, kita bergerak seimbang di sektor formal maupun nonformal. Bagi yang siap masuk industri, kita beri sertifikasi dan jembatani ke perusahaan. Bagi yang ingin berwirausaha, kita latih dan beri permodalan alat kerja,” pungkas Dendy.
Melalui sinergi yang terus dipacu ini, Pemkab Kukar optimistis program Kukar Siap Kerja menjadi jalan ampuh dalam menciptakan kemandirian ekonomi warga dan membangun daerah yang lebih sejahtera. (Adv/dil)










