KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mempercepat sertifikasi aset tanah milik daerah. Dari ribuan bidang tanah yang tercatat sebagai aset pemerintah, masih banyak yang belum memiliki sertifikat sehingga membutuhkan penelusuran dokumen dan penyelesaian berbagai persoalan administrasi.
Sekretaris Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar, M. Ridha Fatrianta, mengatakan berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 2.900 bidang tanah aset pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 500 bidang telah bersertifikat, sedangkan sekitar 1.900 bidang lainnya masih dalam proses penanganan.
“Terkait total aset, yang dimaksud adalah aset tanah milik pemerintah daerah yang ada di Kutai Kartanegara. Data sementara menunjukkan bahwa tanah yang sudah tersertifikasi kurang lebih 500 bidang dari 2.900 bidang aset tanah pemda dan sekitar 1.900 masih kita kejar,” ucap Ridha, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, DPPR Kukar bersama bidang terkait telah melakukan klasifikasi terhadap aset tanah berdasarkan kondisi administrasi dan legalitasnya. Salah satu kategori yang menjadi perhatian adalah lahan berstatus clear and clean, yakni memiliki batas tanah yang jelas serta didukung dokumen dan surat asal-usul kepemilikan.
Namun, masih terdapat sejumlah bidang tanah yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut, terutama terkait kelengkapan dokumen dan alas hak. Dalam proses tersebut, DPPR juga berkoordinasi dengan pemerintah desa serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola atau mencatat aset tersebut.
“Sebagian besar lahan tersebut tercatat dan tersebar di beberapa OPD, baik di masing-masing OPD maupun di BPKAD. Karena itu, diperlukan koordinasi untuk memastikan dokumen dan status kepemilikannya,” terangnya.
Ridha menyebutkan, setiap bidang tanah memiliki persoalan yang berbeda sehingga penanganannya tidak bisa disamakan. Untuk lahan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi dan batas wilayahnya jelas, proses legalisasi dapat dilanjutkan hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah.
Sementara itu, aset yang belum memiliki kejelasan batas membutuhkan penegasan dan penyelesaian batas terlebih dahulu. Adapun tanah yang belum dilengkapi dokumen kepemilikan atau alas hak harus melalui penelusuran administrasi, termasuk memastikan riwayat perolehannya.
Berdasarkan data yang pernah dipaparkan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, total aset tanah milik pemerintah daerah mencapai 2.912 bidang. Dari jumlah tersebut, baru 478 bidang atau 16,4 persen yang telah bersertifikat. Sementara itu, sebanyak 2.436 bidang atau 83,6 persen lainnya belum memiliki sertifikat.
Aulia sebelumnya mengingatkan, lambatnya proses sertifikasi berpotensi membuat penyelesaian seluruh aset membutuhkan waktu lebih dari satu abad jika tidak dilakukan percepatan.
Persoalan ini juga menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) Area 5 terkait aset daerah.
“Banyak aset yang tidak memiliki alas hak lengkap, sebagian berada di kawasan transmigrasi dan kawasan hutan, serta data aset belum berbasis spasial. Ini menjadi kendala utama dalam percepatan sertifikasi,” jelas Aulia dalam Rakorda Bidang Pertanahan dan Tata Ruang bersama kepala daerah se-Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam, Jumat (24/10/2025).
Target sertifikasi tanah setiap tahunnya juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Berdasarkan data yang diketahuinya, target sertifikasi tahun ini diperkirakan sekitar 50 bidang tanah.
Meski demikian, penertiban administrasi dan percepatan legalisasi tetap menjadi perhatian. Melalui pemetaan, identifikasi, serta koordinasi lintas OPD, pemerintah daerah berharap aset tanah yang selama ini belum memiliki kepastian hukum dapat segera dituntaskan.
Langkah tersebut penting agar seluruh aset tanah milik daerah memiliki kejelasan status hukum, tercatat dengan baik, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kukar. (Adv/dil)
