KUKAR, LINGKARKALTIM: Persoalan ekonomi masih menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Kukar.
Pengadilan Agama (PA) Tenggarong mencatat, terdapat ratusan pasangan suami istri mengakhiri rumah tangga mereka sepanjang semester pertama 2026.
Humas PA Tenggarong, Riduansyah mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga 30 Juni 2026 terdapat 944 perkara perceraian yang masuk ke pengadilan.
“Cerai talak sebanyak 242 perkara, sedangkan cerai gugat mencapai 702 perkara,” ungkap dia, Jumat (31/7/2026).
Ia menjelaskan, data tersebut belum memasukkan perkara yang diterima selama Juli karena masih dalam proses pendataan.
Dia menyebut bahwa tren perceraian di Kukar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada 2025, Pengadilan Agama Tenggarong menangani sekitar 1.562 perkara perceraian yang terdiri dari 1.192 cerai gugat dan 370 cerai talak.
“Kalau dibandingkan dari tahun ke tahun memang ada peningkatan. Tahun 2025 sekitar 1.500 perkara, sedangkan tahun 2024 sekitar 1.400 perkara,” kata Riduansyah.
Dia menjelaskan, persoalan ekonomi masih menjadi faktor yang paling dominan memicu keretakan rumah tangga.
“Mayoritas memang karena masalah ekonomi, misalnya suami tidak mampu memberikan nafkah. Selain itu, yang trennya juga meningkat beberapa waktu terakhir adalah judi online,” jelasnya.
Riduansyah menyebut, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga terhadap masa depan anak.
Perpisahan orang tua berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi keluarga yang berujung pada terganggunya pendidikan dan kesejahteraan anak.
Untuk menekan angka perceraian, PA Tenggarong terus melakukan edukasi kepada masyarakat bersama pemerintah daerah, termasuk berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Edukasi tersebut difokuskan pada pentingnya kesiapan menikah dari sisi usia, mental, hingga kemampuan ekonomi.
“Kami berharap persoalan ini bisa dicegah dari hulunya melalui edukasi kepada masyarakat. Ketahanan keluarga bukan hanya tanggung jawab suami dan istri, tetapi juga pemerintah, sekolah, dan lingkungan,” pungkas dia. (ASR)
