KUKAR, LINGKARKALTIM: Bantuan Keuangan (Bankeu) partai politik (Parpol) yang memperoleh kursi di DPRD Kukar pada 2026 ini telah disalurkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Bankeu Parpol ini mengalami kenaikan menjadi Rp. 8.000 per orang dari suara sah, yang sebelumnya hanya Rp. 3.800 per orang.
Penetapan nilai Bankeu itu telah tertuang pada SK Bupati Kukar Nomor: 106/SK-BUP/HK 2025, tentang penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik, yang mendapat kursi hasil pemilu.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78/2020, bahwa Bankeu itu diperuntukan pendidikan politik dan operisional partai politik. Sementara besaran atau porsi untuk pendidikan politik dan operasional telah ditetapkan.
Plt Kepala Kesbangpol Kukar Rinda Desianti mengatakan, bankeu untuk Parpol telah disalurkan sekitar Rp. 3,2 milliar. Penyaluran ini sesuai dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kaltim pada 2025 lalu.
“18 Juni 2026 kemarin telah kita salurkan, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik,” kata Rinda Desianti pada Lingkarkaltim, Senin (6/7/2026).
Adapun bentuk besaran atau porsi untuk pendidikan politik 60 persen dan operasional 40 persen.
Bankeu itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh masing masing partai politik. Karena nantinya ada pemeriksaan atau audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Para penerima bantuan keuangan Parpol di Kukar adalah tertinggi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nilai sebesar Rp 1,164.904.000 dengan total suara 145.613, jumlah 16 kursi. Kemudian, Partai Golongan Karya (Golkar) Rp 600.848.000 dari 9 kursi dan total 75.106 suara.
Kemudian Partai Gerindra Rp 479.592.000 dari 6 kursi dan total 59.949 suara, PAN dengan nilai Rp 293.847.000 dari 4 kursi dan total 36.731 suara, Partai Nasdem Rp 270.792.000 dari 4 kursi dan total 33.849 suara, PKB sekitar Rp239.728.000 dari 4 kursi dan total 29.966 suara, PKS Rp 152.592.000 dari 2 kursi dan total 19.074 suara.
“Kami minta anggaran tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Gerindra Kukar Alif Turiadi menyebutkan, telah menerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah sekitar Rp. 479 juta.
“Uang tersebut digunakan untuk pendidikan politik, pembinaan kader, hingga rehab fasilitas Sekretariat,” sebut Alif Turiadi. (Kik)
