KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar mulai memfokuskan kebijakan anggaran tahun 2026 pada belanja prioritas di tengah keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat.
Sekda Kukar, Sunggono mengatakan penyusunan arah kebijakan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi realisasi pendapatan daerah yang masih terbatas.
Menurutnya, penggunaan anggaran pada 2026 harus dilakukan lebih selektif dan benar-benar difokuskan pada kebutuhan yang bersifat mendesak serta strategis.
“Fokus belanjanya itu sudah karena memang anggaran yang terrealisasi dari pemerintah pusat relatif terbatas,” ujar dia, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif agar tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari.
Dia menerangkan, prioritas pertama dalam kebijakan anggaran daerah adalah pemenuhan belanja wajib mengikat yang harus dipenuhi pemerintah daerah setiap tahunnya.
Belanja tersebut meliputi pembayaran gaji pegawai, tunjangan, kewajiban daerah, hingga kebutuhan operasional pemerintahan.
Komponen tersebut tidak dapat ditunda karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan pemerintahan.
“Ukuran prioritas itu sudah kita sepakati, di antaranya adalah belanja wajib mengikat dari gaji, tunjangan, bayar hutang,” terang Sunggono.
Selain itu, pemerintah daerah juga tetap mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan operasional rutin seperti pemeliharaan fasilitas, perawatan aset daerah, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Dia menilai, belanja operasional tetap penting agar roda pemerintahan dapat berjalan normal di seluruh perangkat daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Kukar terus memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap menjadi fokus utama dalam pengalokasian anggaran.
Ia menilai, pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya tidak boleh terganggu meski terjadi penyesuaian anggaran.
Selain itu, program dedikasi kepala daerah dan target pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD juga tetap dipertahankan sebagai prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap janji pembangunan kepada masyarakat.
“Belanja program dedikasi kepala daerah, karena itu janji politik ya,” katanya.
Sunggono mengatakan, seluruh program yang telah masuk dalam RPJMD wajib dijaga kesinambungannya agar target pembangunan daerah tetap tercapai sesuai perencanaan.
Selain fokus pada program daerah, Pemkab Kukar juga terus menyiapkan dukungan anggaran terhadap sejumlah program prioritas pemerintah pusat.
Beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sekolah rakyat, hingga penanganan persoalan sosial nasional.
Ia menyebut, pemerintah daerah tetap harus berperan aktif mendukung kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Baginya, isu stunting, kemiskinan, dan inflasi masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius di daerah.
Oleh karena itu, anggaran untuk mendukung penanganan persoalan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan belanja 2026.
Dari sisi pendapatan, realisasi transfer pemerintah pusat baru mencapai sekitar 19 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di kisaran 18 persen.
Adapun realisasi belanja daerah secara keseluruhan telah mencapai sekitar 24,1 persen.
Meskipun demikian, Sunggono memastikan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas keuangan agar tidak kembali menambah beban utang daerah.
“Kita menghindari betul adanya hutang lagi di tahun ini,” pungkas dia. (ASR)
