KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan tidak ada kebijakan penghapusan guru honorer.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah menegaskan bahwa isu penghapusan tenaga honorer guru tidak sepenuhnya benar seperti yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, surat edaran terbaru terkait tenaga non-ASN justru bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian pembayaran hak bagi guru honorer yang masih bertugas di sekolah-sekolah.
Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat sebelumnya memang mengatur penataan tenaga non-ASN paling lambat selesai pada 2024.
Namun karena kondisi di lapangan masih mengalami kekurangan guru, pemerintah memberikan ruang kebijakan melalui surat edaran terbaru.
“Surat edaran nomor 7 tahun 2026 itu justru untuk melindungi teman-teman tenaga honor non-ASN yang berada di sekolah,” sebut dia, Selasa (19/5/2026).
Ia menegaskan surat tersebut bukan kebijakan pemutusan tenaga honorer, melainkan dasar administrasi agar pemerintah daerah tetap dapat membayarkan hak-hak guru honorer.
“Supaya nanti sampai dengan Desember itu mereka punya dasar untuk kita bayarkan hak-haknya,” kata Heriansyah.
Dia menilai, pemerintah pusat juga memahami kondisi kekurangan guru yang masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kukar.
Oleh karena itu, menurut informasi yang diterimanya dari jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah pusat masih membuka peluang perekrutan guru melalui jalur PPPK maupun CPNS.
“Untuk guru itu nanti akan dibuka peluang lagi apakah PPPK atau PNS, itu nanti keputusan dari pusat,” jelasnya.
Heriansyah mengatakan, keberadaan guru menjadi faktor utama dalam keberlangsungan pendidikan nasional.
Jika kekurangan tenaga pengajar terus terjadi, maka kualitas pendidikan dan cita-cita pembangunan sumber daya manusia akan sulit tercapai.
“Kalau guru kita enggak ada, bagaimana anak-anak kita mau belajar,” tegas dia.
Menurutnya, target Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai apabila persoalan kekurangan guru tidak segera diatasi secara serius.
“Bagaimana Indonesia emas mau dicapai kalau saja kita masih kekurangan guru dan anak-anak kita tidak belajar dengan baik,” tutur Heriansyah.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini adalah tingginya angka pensiun guru setiap bulan.
Sebagai kepala dinas, dia mengaku hampir setiap minggu harus menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) untuk guru yang memasuki masa pensiun.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenaga pendidik baru terus meningkat dari waktu ke waktu.
Menurutnya, apabila pemerintah tidak segera melakukan regenerasi dan membuka formasi baru tenaga pendidik, maka sekolah-sekolah akan semakin kekurangan guru dalam beberapa tahun ke depan.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak.
“Kalau ini tidak kita remajakan, kalau ini tidak ada formasi terkait guru, maka kita akan kelangkaan guru,” bebernya.
Heriansyah menegaskan bahwa keberadaan guru merupakan elemen utama dalam menciptakan generasi berkualitas di masa mendatang.
“Siapa yang akan mendidik anak-anak kita jika tidak ada guru,” pungkas dia. (ASR)
