KUKAR, LINGKARKALTIM: Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri membantah tudingan bahwa pemerintah daerah tidak mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Pondok Pesantren.
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Kukar menyampaikan kekecewaan karena Raperda Pesantren disebut belum mendapat persetujuan dari kepala daerah.
Ia pun menegaskan, selama ini Pemkab Kukar justru memiliki perhatian besar terhadap dunia pesantren dan para santri.
Bahkan, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program nyata untuk mendukung pengembangan pondok pesantren di Kukar.
“Saya berani jamin, saya berani jamin lebih sering saya ke pesantren daripada orang-orang yang mengatakan itu,” tegas dia, Selasa (12/5/2026).
Ia meminta masyarakat melihat fakta di lapangan terkait hubungan baik pemerintah daerah dengan kalangan pesantren, organisasi keagamaan, hingga tokoh-tokoh Islam di Kukar.
Dia mengatakan, Pemkab Kukar selama ini aktif menjalin komunikasi dan kebersamaan melalui berbagai kegiatan keagamaan, termasuk Safari Subuh bersama organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga LDII.
“Ya teman-teman lihatlah faktanya,” ujar Aulia.
Dia juga menilai tudingan bahwa Pemkab Kukar tidak berpihak kepada pesantren merupakan sesuatu yang tidak berdasar.
Ia menyebut pemerintah daerah bahkan telah meluncurkan program bantuan bagi ribuan santri di Kukar.
“Tidak mungkin pemerintah daerah Kabupaten Kukar itu tidak berpihak pesantren. Sekarang kita luncurkan program itu untuk 2.662 santri, biaya bantuan hidup Rp250 ribu per bulan,” katanya.
Aulia mengaku terkejut ketika mendengar adanya anggapan bahwa pemerintah daerah menolak mendukung Raperda Pengembangan Pesantren.
Padahal, substansi rancangan Perda tersebut bahkan belum sepenuhnya sampai kepadanya untuk dipelajari secara detail.
“Menurut hemat saya ya sesuatu yang tidak masuk akal dan saya pun kaget setelah tahu dibilang bahwa Pemkab Kukar tidak mendukung. Orang produknya kita tidak tahu apa,” ungkap dia.
Meskilun demikian, ia tidak mempermasalahkan pembahasan Raperda tersebut.
“Kemarin setelah saya dilaporkan sama Kabag Kesra, sama Pak Sekda, saya lihat, ya ini bagus untuk pesantren, yaudah on going saja,” tutur Aulia.
Bupati pun mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan isu keagamaan sebagai bahan untuk menciptakan kegaduhan politik maupun mencari sensasi di ruang publik.
Menurutnya, energi seluruh elemen daerah seharusnya difokuskan untuk membangun Kukar secara bersama-sama dan menjaga kondusivitas daerah.
“Gunakanlah energi kita itu benar-benar untuk membangun daerah kita, bukan untuk hal-hal yang kecil yang sebenarnya ini belum tentu ujung pangkalnya seperti apa, ini dijadikan untuk digoreng-goreng,” pungkasnya. (ASR)
