KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah menyiapkan skema pembayaran utang kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek tahun anggaran 2025.
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri mengungkapkan, pemerintah daerah baru saja menerima perwakilan Forum Kontraktor yang menanyakan kepastian pembayaran utang proyek menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Ia mengungkapkan, para kontraktor saat ini menghadapi tekanan dari pekerja di lapangan, yang menuntut pembayaran upah setelah proyek yang mereka kerjakan rampung.
“Mengingat saat ini sudah mendekati Lebaran, mereka juga mendapat tekanan dari para pekerja untuk menunaikan kewajiban pembayaran,” ungkap dia kepada awak media, Kamis (12/3/2026).
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah daerah menempuh langkah strategis dengan mengajukan pinjaman ke Bankaltimtara senilai Rp820 miliar.
“Nilai ini merupakan total utang yang sudah diaudit oleh Inspektorat,” ujar Aulia.
Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah meminta pihak bank untuk mempercepat proses administrasi agar dana dapat segera dicairkan.
Bahkan, di hadapan para kontraktor, ia langsung menghubungi pimpinan Bankaltimtara untuk meminta percepatan tahapan akad kredit sebagai syarat pencairan dana.
“Tadi kami langsung menghubungi pihak Bankaltimtara di depan para kontraktor untuk meminta agar proses akad kredit bisa dilaksanakan besok,” katanya.
Aulia memperkirakan apabila proses akad kredit dapat dilakukan sesuai rencana, maka pencairan dana berpotensi dilakukan dalam waktu cepat.
“Perhitungan kami, jika besok akad kredit terlaksana, maka sore hari atau paling lambat Senin pagi dana sudah bisa dicairkan oleh pihak bank,” jelas dia.
Setelah dana masuk ke kas daerah, Pemkab Kukar akan langsung memproses pembayaran kepada para kontraktor melalui mekanisme administrasi keuangan daerah.
Proses tersebut dimulai dari penyusunan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pembayaran kepada rekanan.
Ia menegaskan, dari sisi pemerintah daerah seluruh dokumen administrasi sebenarnya sudah diselesaikan sehingga tidak ada hambatan berarti.
“Semua dokumen yang diperlukan sudah ditandatangani dan diselesaikan hari ini. Dari sisi pemerintah daerah tidak ada kendala administrasi,” tutur Aulia.
Meskipun demikian, secara teknis proses pembayaran akan menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing organisasi perangkat daerah serta prosedur dari pihak perbankan.
Dia optimistis proses pencairan dapat berlangsung cepat mengacu pada pengalaman sebelumnya.
“Berdasarkan pengalaman pada akhir tahun sebelumnya, bahkan dengan nilai yang lebih besar, proses pencairan bisa diselesaikan dalam satu hingga dua hari,” ungkapnya.
Aulia mengatakan bahwa dana pinjaman saat ini diprioritaskan untuk membayar kewajiban pemerintah daerah kepada kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan.
“Pada prinsipnya dana Rp820 miliar ini digunakan untuk membayar kewajiban kepada para kontraktor. Namun jika ada rekanan yang belum mengajukan penagihan, maka pembayaran dilakukan setelah mereka mengajukan melalui prosedur administrasi,” terang dia.
Sementara itu, perwakilan Forum Kontraktor Kukar, Nopi Pratidin menyebut pihaknya menyambut positif langkah pemerintah daerah yang berupaya mempercepat penyelesaian pembayaran.
Ia mengungkapkan, para kontraktor mendapatkan informasi bahwa proses pencairan kemungkinan dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kalau tidak ada halangan, mungkin Senin atau Selasa sudah bisa dieksekusi. Karena masih menunggu kepastian dari pihak bank,” kata dia.
Ia juga mengungkapkan bahwa Bupati Kukar secara langsung menghubungi pimpinan Bankaltimtara untuk meminta percepatan proses tersebut.
“Beliau langsung menelpon pimpinan bank untuk menanyakan prosesnya dan meminta dipercepat,” ungkap Nopi.
Dia menilai langkah tersebut menjadi angin segar bagi para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan proyek pemerintah.
“Ya mudah-mudahan bisa terealisasi kalau tidak ada halangan lainnya,” pungkasnya. (ASR)
