KUKAR, LINGKARKALTIM: Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani menginginkan implementasi program Gratispool pendidikan sepenuhnya berjalan gratis di lapangan.
Ia menegaskan, program yang sejak awal dijanjikan sebagai pendidikan gratis harus dilaksanakan tanpa adanya pungutan kepada masyarakat.
Menurutnya, program Gratispool merupakan salah satu program andalan Pemprov Kaltim yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam mengakses pendidikan.
“Kita harapannya kemarin program Gratispool itu memang menjadi program andalan Pak Gubernur. Problemnya sebenarnya problem keuangan yang terbatas. Seandainya dana bagi hasil dan transfer itu lancar dan menjadi bagian dari APBD Provinsi Kalimantan Timur, saya rasa bisa berjalan sebenarnya,” ucap dia, Senin (16/2/2026).
Ia menilai persoalan utama bukan pada aspek teknis, melainkan pada penguatan porsi anggaran agar program dapat berjalan sesuai dengan konsep awalnya.
Dia menegaskan, program yang menyandang nama gratis tidak boleh menimbulkan biaya bagi masyarakat.
“Tidak boleh ada bayar-membayar atau separuh bayar separuh tidak,” tegas Yani.
Sebagai pimpinan DPRD, dia menilai pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi sekaligus mengawal pelaksanaan program agar benar-benar diimplementasikan.
Ia menekankan bahwa program yang telah menjadi janji kepada masyarakat harus dijalankan secara konsisten.
“Namanya program itu harus terlaksana dan diimplementasikan. Karena ini sudah didengungkan dan menjadi janji, maka tidak boleh tidak dilaksanakan. Sepeser pun tidak boleh ada pembayaran karena namanya gratis,” katanya.
Meski demikian, Yani menyebut apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala kemampuan anggaran, Pemprov Kaltim dapat melakukan evaluasi melalui revisi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau memang nanti tidak mampu karena kendala tertentu, ya arahnya harus dirubah. RPJMD provinsi bisa direvisi. Tetapi selama masih menjadi program, tentu harus dilaksanakan,” tutur dia.
Ia menegaskan, Pemkab Kukar mendukung program Gratispool dan tidak dalam posisi menghambat kebijakan pemerintah provinsi.
Menurutnya, program pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan.
“Kami dari pemerintah kabupaten pasti bukan menghalangi program itu. Karena ini program pemerintah, pemerintah itu adalah kita semua, tentu harus kita dukung. Insyaallah di Kutai Kartanegara juga harus melakukan program itu, gratis tidak boleh bayar,” pungkas Yani. (ASR)
