KUKAR, LINGKARKALTIM: Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri secara resmi melantik dua kepala desa di Kecamatan Kembang Janggut.
Dua pimpinan desa itu yakni Kepala Desa Antarwaktu Long Beleh Modang dan Pj. Kepala Desa Muai di Pendopo Odah Etam Tenggarong pada Rabu (3/12/2025).
Ia mengatakan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial pengisian jabatan, melainkan langkah krusial memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan tanpa hambatan, terutama pada masa krusial akhir tahun.
“Hari ini kita melantik dua kepala desa. Satu Kepala Desa Antarwaktu Long Beleh Modang yang sudah melalui proses pemilihan, dan satu lagi Penjabat Kepala Desa Muai karena kepala desa sebelumnya meninggal dunia. Pelantikan ini penting agar tidak ada kekosongan pemerintahan di level desa,” ujar dia.
Memasuki persiapan tahun 2026, ia menjelaskan Kukar tengah menghadapi dinamika penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Namun, dia menegaskan bahwa penurunan TKD tidak mengurangi beban kerja maupun keaktifan desa dalam menjalankan program Kukar Idaman Terbaik. Bahkan, sebagian besar kegiatan strategis justru landing di desa dan RT.
“Pemerintah desa tetap sibuk, tetap punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” ungkap Aulia.
Beberapa program besar yang harus dijalankan desa pada 2026 antara lain Dana 150 juta per RT, identifikasi One Village One Product di seluruh desa, serta penguatan kawasan pertanian.
Program-program ini menempatkan desa sebagai garda depan percepatan pembangunan Kukar, bukan sekadar pelaksana administratif.
Dia menyebut akhir tahun adalah periode paling krusial bagi pemerintahan desa. Pada masa ini seluruh desa tengah menyusun laporan pertanggungjawaban, menuntaskan administrasi, sekaligus menyiapkan rencana kegiatan tahun berikutnya.
“Karena ini sudah menjelang akhir tahun, proses pertanggungjawaban lagi padat-padatnya. Sekaligus kita merencanakan 2026. Maka pelantikan ini sangat penting agar pemerintahan desa tidak terhenti,” jelasnya.
Kekosongan jabatan kepala desa, kata Aulia, dapat menghambat proses penyusunan laporan, penetapan anggaran, hingga pengesahan rencana kegiatan yang harus dikejar sebelum pergantian tahun.
Ia menilai, desa merupakan simpul terpenting dalam struktur pembangunan Kukar. Tanpa pemerintahan desa yang berjalan baik, seluruh program daerah akan terhambat pada level paling dasar.
“Posisi desa sangat strategis bagi Pemkab Kutai Kartanegara. Oleh karena itu desa harus kita perhatikan dan kita kuatkan. Salah satu bentuk penguatan itu adalah memastikan tidak terjadi kekosongan pemerintahan,” pungkas dia. (ASR)
