KUKAR, LINGKARKALTIM: Proyek pembangunan pabrik minyak makan merah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tentu mengalami banyak tantangan.
Plt. Kepala Disperindag Kukar menjelaskan bahwa saat ini proyek minyak makan merah telah memasuki tahap pematangan lahan.
Proses ini sudah berjalan dan menunjukkan kemajuan positif. Namun, memasuki tahun anggaran 2025, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian karena kondisi keuangan yang menuntut efisiensi.
Akibatnya, progres pembangunan pabrik terpaksa terhenti sementara.
“Di tahun 2025 ini karena anggaran kita sedang diefisienkan, proyek ini kita ‘stuck’ dulu,” ungkap dia, Rabu (19/11/2025).
Meski demikian, bukan berarti pembangunan benar-benar mandek. Ada kabar menggembirakan dari sektor non-pemerintah. Beberapa investor swasta menyatakan minat kuat untuk terlibat melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurutnya, minat itu murni datang dari pihak swasta yang melihat potensi besar dalam pengembangan minyak makan merah di Kukar.
Disperindag pun tetap mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk meminta arahan Bupati Kukar mengenai kelanjutan pola KPBU di tengah efisiensi anggaran.
“Kita akan lapor dulu ke Pak Bupati. Kalau beliau menyetujui, nanti kita undang investor untuk presentasi dengan OPD terkait,” jelas Fathullah.
Tidak hanya minyak makan merah, pola kerjasama serupa juga dapat diterapkan untuk pembangunan pabrik-pabrik lain yang potensial.
Dia menerangkan, arah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah saat ini memang mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan.
Hal tersebut sejalan dengan amanat nasional agar terjadi keseimbangan peran antara pemerintah dan dunia usaha, sehingga anggaran pemerintah dapat fokus pada program-program mendasar.
“Pemerintah pusat maupun kabupaten mendorong keterlibatan swasta, supaya anggaran pemerintah lebih terfokus pada sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, sesuai misi Bupati Idaman Terbaik di misi satu,” tuturnya.
Meski masih tertahan oleh efisiensi anggaran, manfaat pembangunan pabrik minyak makan merah diyakini sangat signifikan.
Tak hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat posisi Kukar dalam hilirisasi komoditas sawit yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Dengan tingginya minat investor, pemerintah daerah kini hanya perlu memastikan mekanisme kerjasama berjalan sesuai aturan.
“Intinya tinggal mensinkronkan aturan pemerintah dengan pola keterlibatan swasta. Itu saja sebenarnya,” pungkas dia. (ADV/ASR)
