KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjalin kerja sama strategis dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasino) guna memperkuat perlindungan terhadap petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan PT Asuransi Jasindo sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Perusahaan asuransi pelat merah itu dinilai konsisten membantu petani dalam menghadapi risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, maupun serangan hama.
“Dengan adanya kemitraan ini, petani tidak perlu khawatir. Tahun kemarin sudah ada beberapa kasus gagal panen dan klaim asuransinya bisa dipenuhi. Jadi Jasindo ini cukup konsen dalam mendukung sektor pertanian di Kukar,” kata Taufik, Jum’at (22/8/2025).
Ia menjelaskan, premi asuransi per hektare sebesar Rp180 ribu kini tidak lagi menjadi beban petani. Skema pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp140 ribu dan Pemkab Kukar sebesar Rp40 ribu.
“Petani sudah tidak perlu lagi membayar swadaya. Kalau terjadi puso, mereka bisa mendapatkan kompensasi sekitar Rp4,6 juta per hektare, cukup untuk menutup biaya produksi,” terangnya.
Taufik menambahkan, pelaksanaan program ini sepenuhnya berbasis digital. Proses pendaftaran dan klaim dilakukan melalui aplikasi dengan pendampingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Semua sudah pakai aplikasi, sehingga lebih efisien dan terdata dengan baik. Petani cukup dibantu PPL untuk penginputan,” jelasnya.
Menurut Taufik, keberadaan asuransi pertanian menjadi sangat penting di tengah kondisi iklim yang semakin sulit diprediksi. Ia mencontohkan pada April–Mei lalu, sekitar 200 hektare sawah di Kukar terdampak banjir, dan 100 hektare di antaranya mengalami gagal panen.
“Kalau tidak ada perlindungan asuransi, kerugian petani akan semakin besar. Karena itu kami sangat terbantu dengan adanya dukungan Jasindo,” ujarnya.
Ke depan, Distanak Kukar berencana memperluas cakupan program agar bisa melindungi lebih banyak petani. Namun, keterbatasan anggaran membuat belum seluruh lahan fungsional dapat tercover. Dari 16 ribu hektare luas baku sawah di Kukar, sekitar 13 ribu hektare yang benar-benar fungsional dan menjadi prioritas.
“Kita akan terus memperkuat kolaborasi ini. Harapan kami, semakin banyak petani yang terlindungi dan semakin siap menghadapi risiko gagal panen,” pungkas Taufik. (IDN/ADV)
