KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong petani untuk memanfaatkan program asuransi usaha tani sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko gagal panen. Hal ini disampaikan Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, pada Jumat (22/8/2025).
Menurut Taufik, tantangan utama yang dihadapi petani di Kukar adalah keterbatasan sumber air pada musim kemarau serta kelebihan air saat musim penghujan. Kondisi tersebut kerap menyebabkan gagal tanam maupun gagal panen di sejumlah wilayah.
“Kalau musim kemarau, kita terbatas sumber air karena tidak ada mata air seperti di Jawa atau Bali. Sebaliknya saat musim hujan, beberapa sawah malah terendam banjir, bahkan ada yang baru seminggu atau dua minggu ditanam sudah rusak,” jelas Taufik.
Untuk itu, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menyediakan mekanisme kompensasi melalui program asuransi. Petani yang terdampak banjir, kekeringan, maupun serangan hama bisa mendapatkan ganti rugi sesuai kriteria yang ditetapkan.
“Asuransi ini sudah lama berjalan. Dulu premi dibiayai penuh dari APBN. Tapi sejak 2020 hingga sekarang, kita kolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi petani tidak lagi membayar swadaya seperti sebelumnya,” terangnya.
Taufik menyebutkan, premi asuransi per hektare mencapai Rp180 ribu. Dari jumlah itu, Rp140 ribu ditanggung oleh APBN dan Rp40 ribu ditanggung oleh Pemkab Kukar. Dengan demikian, petani kini tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan.
“Kalau terjadi gagal panen, petani bisa mendapat penggantian sekitar Rp4,6 juta per hektare. Jumlah itu cukup untuk menutup biaya produksi, mulai dari pengolahan tanah, pembelian benih, hingga biaya tanam,” ungkapnya.
Meski demikian, cakupan program ini masih terbatas. Dari total luas baku sawah di Kukar sekitar 16 ribu hektare, saat ini hanya sekitar 13 ribu hektare yang fungsional dan belum seluruhnya bisa tercover asuransi karena keterbatasan anggaran.
Agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, setiap petani peserta asuransi akan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selain itu, seluruh proses administrasi kini telah dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus.
“Kita gandeng pihak ketiga untuk memastikan penginputan data dan klaim bisa berjalan dengan transparan dan akuntabel. Harapannya, petani bisa lebih tenang menghadapi risiko di lapangan,” pungkas Taufik. (IDN/ADV)
