KUKAR, LINGKARKALTIM: Keterbatasan jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuat beban kerja para pendamping petani kian berat. Tidak sedikit penyuluh yang harus membina lebih dari satu desa sekaligus, padahal idealnya satu PPL mendampingi sekitar 18 kelompok tani.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan saat ini jumlah PPL hanya 127 orang, terdiri dari penyuluh berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan tenaga senior yang sebentar lagi memasuki masa purna tugas.
“Distribusi penyuluh memang ada, tetapi tidak merata. Ada desa yang justru tidak punya penyuluh tetap, sehingga satu PPL terpaksa merangkap di beberapa wilayah,” ujar Taufik, Selasa (19/8/2025).
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas penyuluhan. Sebab, penyuluh yang terlalu terbebani tidak bisa maksimal dalam membina kelompok tani, apalagi menghadapi perbedaan karakteristik wilayah pertanian di Kukar yang sangat beragam.
Untuk mengatasi kekurangan itu, Pemkab Kukar juga memberdayakan penyuluh pertanian swadaya. Mereka berasal dari tokoh-tokoh petani muda yang telah mendapatkan pelatihan serta diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.
“Penyuluh swadaya ini membantu mengisi kekosongan di desa-desa. Mereka memang bukan PNS, tetapi dengan pengalaman lapangan yang dimiliki, perannya cukup signifikan dalam menjaga kesinambungan penyuluhan,” jelasnya.
Meski demikian, fasilitas yang diberikan pemerintah daerah kepada penyuluh swadaya masih terbatas. Hal ini membuat kontribusi mereka belum bisa sepenuhnya optimal seperti penyuluh berstatus aparatur sipil negara.
“Kalau penyuluh kurang, dampaknya langsung terasa pada petani. Penyuluhan adalah ujung tombak, sehingga kita perlu regenerasi dan penguatan peran penyuluh, baik formal maupun swadaya,” pungkas Taufik. (IDN/ADV)
