KUKAR, LINGKARKALTIM : Untuk memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan pembenahan, khususnya di sektor perizinan usaha serta pelayanan terpadu yang terpusat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kukar.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha lokal. Sejumlah pembaruan sistem dan peningkatan prosedur pelayanan tengah dioptimalkan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian hukum dalam pengurusan izin.
Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DPMPTSP Kukar, Baharuddin, saat diwawancarai, belum lama ini, di MPP Kukar mengatakan, DPMPTSP terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam proses layanan, baik dari sisi teknis maupun sistem digital.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam hal transparansi dan waktu penyelesaian izin. Saat ini proses perizinan usaha bisa dilakukan lebih cepat melalui integrasi sistem digital OSS (Online Single Submission), yang kami pandu secara langsung di MPP,” kata Baharuddin.
Ia menjelaskan, DPMPTSP juga aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM hingga investor berskala besar, untuk memanfaatkan fasilitas perizinan yang lebih praktis dan mudah diakses.
“Kami tidak hanya menunggu di balik meja. Tim kami turun langsung ke kecamatan-kecamatan untuk sosialisasi program kemudahan berusaha. Di Mall Pelayanan Publik, semua layanan kami rangkum dalam satu tempat, dari izin usaha mikro, sertifikat halal, NIB, hingga konsultasi investasi,” jelasnya.
Peningkatan pelayanan di MPP Kukar juga mencakup aspek kenyamanan dan kecepatan. Pengunjung kini dapat mengakses informasi dan mengurus berkas dalam satu pintu tanpa harus berpindah-pindah loket.
Menurut Baharuddin, kolaborasi antar-instansi yang tergabung di MPP menjadi kunci suksesnya integrasi layanan, mulai dari Disdukcapil, Bapenda, hingga Kementerian Agama.
“Semua instansi yang tergabung di MPP terus berkoordinasi agar pelayanan berjalan optimal. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa urusan birokrasi kini lebih sederhana dan cepat. Tidak perlu takut urus izin, semua kami bantu pandu dengan maksimal,” tegasnya.
Selain itu, MPP Kukar pada Tahun 2023 pernah mendapat apresiasi dari KemenpanRB masuk 10 besar sebagai MPP Terbaik di Indonesia, serta pada tahun 2024 DPMPTSP Kukar mendapat penghargaan dari Kementerian HAM RI meraih predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Dengan adanya upaya peningkatan ini, DPMPTSP Kukar berharap akan semakin banyak pelaku usaha yang terfasilitasi secara legal, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal. (adv/*den)
