KUKAR, Lingkarkaltim : Pembangunan konektivitas infratruktur wilayah menjadi program prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2025 mendatang.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar H Sunggono mengatakan, program konektivitas wilayah ini bagian dari realisasi visi dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026. Sehingga pembangunan konektivitas infrastruktur wilayah menjadi komitmen atau prioritas pada masa kepemimpinan Edi Damansyah dan Rendi Solihin.
“Dan yang perlu diketahui ialah, segmen bidang jalan yang akan dibangun selama 5 tahun berjalan itu telah masuk ke dalam Surat Keputusan (SK) Bupati,” kata Sunggono pada Lingkarkaltim, Senin (25/11/2024).
Penetapan terhadap pembangunan konektivitas infrastruktur wilayah melalui SK Bupati banyak tak diketahui oleh masyarakat, sehingga masih ada masyarakat yang bertanya ketika jalan diwilayahnya itu belum dibangun.
“Tidak masuknya jalan itu ke dalam SK Bupati, kita perlu melihat jalan yang dikeluhkan masyarakat itu miliki kewenangan siapa, atau apakah jalan itu baru dan lainnya,” ucapnya.
Adapun pembangunan konektivitas infrastruktur wilayah yang akan dikerjakan pada 2025 diantaranya lanjutan pembangunan Jembatan Sebulu, lanjutan pembangunan jalan poros yang menghubungkan Desa Jongkang-Samarinda.
Kemudian, dari desa sebelimbingan menuju desa Tuana Tuha akan dirampungkan pada 2025 mendatang. Dalam hal ini pemerintah daerah komitmen, meskipun jalan itu belum masuk SK Bupati akan diperhatikan juga secara bertahap.
Pembangunan infrastruktur jalan maupun konektivitas wilayah ini merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Dengan kondisi jalan yang telah mantap diyakini dapat mempermudah akses maupun mobilisasi masyarakat.
Selain itu, jalan yang mulus dapat meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas maupun dapat menumbuhkan roda perekonomian masyarakat. Melalui program pembangunan ini, masyarakat yang menerima langsung manfaatnya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah.
Peran pemerintah daerah dinilai sangat serius dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya dibidang pembangunan infrastruktur jalan. (adv/kik)
