KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar menyiapkan langkah intervensi untuk menghadapi dampak kemarau panjang yang mulai mengganggu sektor pertanian.
Salah satu langkah yang disiapkan ialah penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kebutuhan penanganan di lapangan, terutama pada persawahan yang mengalami kekurangan air.
Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah membentuk tim terpadu untuk memantau kondisi persawahan sekaligus menentukan tindakan yang diperlukan di wilayah yang terdampak kekeringan.
“Kita sudah turun ke lapangan. Dari segi kebijakan, kita sudah membuat kebijakan dan kita juga sudah mempersiapkan untuk mengeluarkan dana BTT kita untuk penanganan-penanganan yang harusnya kita lakukan di lapangan terkait dengan bencana kekeringan,” terang dia, Sabtu (15/8/2026).
Meski demikian, Pemkab Kukar belum menetapkan nilai BTT yang akan digunakan.
“Nilainya nanti menyesuaikan dengan kebutuhan yang lain,” kata Aulia.
Menurutnya, persoalan kekeringan di Kukar menjadi perhatian serius karena sebagian besar lahan persawahan masih bergantung pada curah hujan.
Dia menyebut sekitar 80 persen sawah di Kukar merupakan sawah tadah hujan.
Kondisi tersebut membuat keberlanjutan aktivitas pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air.
Ketika hujan tidak turun dalam waktu yang cukup panjang, tanaman padi berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, terutama pada fase yang membutuhkan pasokan air lebih besar.
“Ini akan sangat mengganggu proses pertanian yang ada di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Aulia mengatakan, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dari pemerintah daerah, tetapi juga dengan pemantauan langsung kondisi pertanian di lapangan.
Tim yang telah dibentuk sudah mulai mengidentifikasi lokasi-lokasi yang membutuhkan intervensi, termasuk kebutuhan sarana pendukung untuk memenuhi pasokan air bagi lahan pertanian.
Pemerintah daerah juga terus melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan kondisi kemarau.
“Pokoknya kita selalu memonitoring aktivitas yang berhubungan dengan proses kemarau panjang ini, apalagi kan ini yang kita sebut dengan El Nino Godzilla. Jadi kita memonitor dan kita melakukan langkah-langkah koordinatif dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan hal ini,” ucap dia.
Sementara itu, Sekda Kukar Sunggono menyebut bahwa penanganan kekeringan juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Pemprov Kaltim.
Menurutnya, dukungan tersebut penting karena Kukar memiliki kontribusi besar terhadap target produksi padi di Kaltim.
“Dari target lebih 2.000 ton yang harus menjadi target kinerja pemerintah provinsi untuk padi ini, 40 persennya ada di Kukar. Jadi memang pemerintah pusat komitmen untuk membantu Kukar,” ungkapnya.
Dukungan tersebut salah satunya diarahkan untuk penyediaan pompa air guna membantu petani menghadapi keterbatasan sumber air.
“Pemerintah pusat komitmen untuk membantu Kukar, baik untuk permasalahan yang dihadapi sekarang atau seandainya nanti petani membutuhkan bibit padi yang mampu atau yang bisa tetap ditanam pada kondisi kekeringan seperti ini,” beber Sunggono.
Selain intervensi pemerintah, petani juga perlu menyesuaikan penggunaan air dengan kebutuhan tanaman.
Ia menilai bahwa hal tersebut sangat penting agar sumber air yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif, terutama pada lahan yang masih memiliki akses terhadap sumber air.
“Kalau tahu dalam kondisi seperti ini, penggunaan air itu disesuaikan dengan waktu kebutuhan dari tanaman padi itu sendiri,” tutur dia.
Pemerintah daerah selanjutnya akan memetakan kondisi masing-masing wilayah secara lebih detail.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan lokasi yang harus mendapat intervensi terlebih dahulu, bentuk bantuan yang dibutuhkan, serta waktu pelaksanaannya.
“Ada beberapa skenario dan itu nanti akan coba saya petakan posisi permasalahan di masing-masing wilayah, termasuk di kecamatan, desa dan Kukar. Mana yang harus kami intervensi, bagaimana cara mengintervensi, dan kapan waktu intervensinya,” pungkasnya. (ASR)
