JAKARTA, LINGKARKALTIM: Sinergi antara parlemen dan pemerintah dinilai menjadi kunci dalam memastikan arah pembangunan nasional berjalan sesuai dengan cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kolaborasi tersebut penting diperkuat melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI yang berjalan selaras dengan agenda pembangunan pemerintah.
Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suwardi mengatakan, hubungan antara parlemen dan pemerintah harus dibangun dalam kerangka kemitraan yang konstruktif. Menurutnya, DPR RI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan masukan berbasis data dan solusi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Berdaulat, adil, dan makmur itu selalu kita upayakan,” kata Teguh saat menjadi narasumber Talk Show Spesial TVR Parlemen menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia menegaskan, komunikasi antara parlemen dan pemerintah tidak semata-mata untuk memberikan dukungan ataupun mencari kesalahan. Menurutnya, fungsi pengawasan harus diarahkan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sejumlah program pembangunan yang menjadi perhatian Komisi V DPR RI, terutama dalam pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) yang dinilai mampu mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah.
“Kalau hanya mengandalkan daerah, mereka tidak sanggup. Tetapi berkat adanya IJD, upaya pemerataan dan perbaikan jalan daerah bisa semakin masif,” ujar politisi muda dari fraksi Partai NasDem itu.
Selain infrastruktur jalan, Teguh menyebut pembangunan dan rehabilitasi irigasi melalui Inpres Irigasi menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah dan DPR RI juga terus mendorong program perumahan rakyat, termasuk bedah rumah, guna memastikan masyarakat memperoleh hunian yang layak.
Di sektor transportasi, pembangunan konektivitas melalui berbagai proyek strategis, seperti kereta Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sulawesi, dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat arus logistik antardaerah.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional Prof. Ganjar Razuni menilai kemitraan antara pemerintah dan parlemen saat ini telah berjalan secara konstruktif dan produktif. Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus diarahkan pada kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kolaborasi itu sudah berjalan dengan baik dan terjadi kemitraan yang sangat produktif,” kata Ganjar.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip ambek paramarta atau penentuan skala prioritas dalam penyusunan anggaran. Dengan prinsip tersebut, pungkasnya, anggaran pembangunan diharapkan benar-benar diarahkan pada program yang paling dibutuhkan masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.
(Sumber : dpr.go.id)
