KUKAR, LINGKARKALTIM: Musim kemarau yang berlangsung sekitar dua bulan mulai mengancam keberlangsungan pertanian di Kukar.
Minimnya ketersediaan air membuat sejumlah lahan persawahan mengalami kekeringan hingga berpotensi gagal panen.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Biru, Hasim Adnan mengatakan kondisi tersebut menjadi keresahan bagi para petani.
Persoalan utama bukan semata-mata tidak adanya sarana pompanisasi, melainkan sumber air yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan pengairan lahan.
Ia menerangkan, jaringan parit yang sebelumnya telah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena debit air yang sangat minim.
“Sudah ada parit dibangun, tetapi akses airnya belum bisa kita maksimalkan. Walaupun kami sudah diberikan beberapa bantuan seperti pompanisasi, mau bagaimana lagi karena debit air di parit itu tidak ada,” kata dia, Senin (10/8/2026).
Kondisi tersebut semakin menyulitkan petani karena sebagian besar lahan di Bukit Biru masih bergantung pada air hujan dan pasang surut Sungai Mahakam.
Ia mengatakan, air pasang surut Mahakam memang masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tanaman, namun jumlahnya tidak mencukupi.
Pengairan yang tidak maksimal bahkan mulai berdampak terhadap pertumbuhan tanaman padi.
“Di Bukit Biru ini terus terang saja karena tidak ada hutan. Kami menyiasatinya dengan sisa pasang surutnya Mahakam, kami bisa mengambil itu, tetapi tidak maksimal. Padi juga berpengaruh karena air tidak maksimal,” ujar Hasim.
Kondisi lahan pun semakin memprihatinkan. Setelah mengalami kekeringan selama kurang lebih dua bulan, sebagian permukaan sawah mulai mengalami keretakan.
“Bukan pecah lagi, sudah lebih daripada pecah. Ini harusnya sudah ada air, tetapi sampai saat ini belum ada,” ungkapnya.
Hasim mengungkapkan, bantuan sarana pompanisasi sebenarnya telah diterima kelompok tani di Bukit Biru.
Namun, empat unit pompa yang tersedia belum dapat dioperasikan secara optimal.
Ia menjelaskan, persoalannya berada pada sistem pendukung pompa, terutama panel dan pasokan listrik yang belum dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan tersebut.
“Pompanisasi kami ada empat unit dalam posisi pompa baik, tetapi tidak bisa kami manfaatkan karena ada panel-panel yang tidak bisa digunakan. Dalam artian tidak tersalurnya listrik, sehingga pompa tidak dapat kami gunakan,” jelas dia.
Kondisi itu membuat petani harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan air. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah membangun sistem pompanisasi dari arah Desa Rempanga menuju kawasan Bukit Biru dengan memanfaatkan sumber air yang terhubung ke Mahakam.
Sementara itu, embung yang tersedia juga belum menjadi solusi.
“Cuma ada embung mini, dua dari pemerintah, tetapi jauh dari jangkauan. Sama saja, debit airnya tidak bisa kami naikkan,” ungkap Hasim.
Dengan kondisi tersebut, hingga kini petani masih mengandalkan air hujan dan pasang surut Mahakam.
Ancaman paling serius muncul pada lahan yang baru memasuki masa tanam.
Dia menyebut, terdapat sejumlah kelompok tani yang baru menanam padi, tetali langsung menghadapi kekeringan selama satu hingga dua minggu tanpa mendapatkan pasokan air.
Kondisi tersebut membuat sebagian lahan mulai berpotensi mengalami gagal panen.
“Kalau ini kemungkinan ada potensi gagal panen karena di sebagian ada beberapa kelompok tani yang baru tanam, langsung kekeringan. Sekitar satu sampai dua minggu ini belum pernah kena air,” ujarnya.
Hasim berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan pengairan tersebut.
Menurutnya, bantuan sarana pertanian tidak akan maksimal jika tidak diikuti dengan ketersediaan sumber air.
“Semoga dari pemerintah dan pihak-pihak terkait bisa mengupayakan ataupun mengambil keputusan yang betul-betul bijak untuk kemajuan pertanian di Bukit Biru,” harapnya.
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah saat ini berupaya mengidentifikasi sumber air terdekat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu petani.
“Utamanya itu sumber-sumber pertanian yang model pengairannya tadah hujan. Sekarang kami berupaya untuk mencarikan sumber-sumber air terdekat sehingga ini bisa teraliri dengan baik,” kata dia.
Pemkab Kukar juga akan melakukan pemantauan secara langsung terhadap kondisi pertanian di sejumlah wilayah.
Pihaknya akan menggelar rapat secara daring bersama para camat, kepala desa, penyuluh pertanian, serta Balai Besar Perakitan dan Pengujian (BRMP).
“Untuk memastikan bagaimana kondisi ini terjadi di lapangan,” beber Aulia.
Setelah pemetaan dilakukan, tim pemerintah daerah akan turun ke lapangan untuk mencari solusi berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Salah satu opsi yang disiapkan Pemkab Kukar adalah memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengadaan dan optimalisasi pompa air bagi petani terdampak kekeringan.
Dia mengatakan, kebutuhan pompa tidak dapat disamaratakan. Kapasitas pompa harus disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang akan dialiri.
“Kami berupaya mengeluarkan dana BTT untuk optimalisasi pemberian pompa-pompa air kepada petani, utamanya yang berada di kawasan-kawasan yang membutuhkan,” katanya.
Berdasarkan identifikasi awal pemerintah daerah, lahan pertanian dengan luas di bawah 20 hektare dinilai masih dapat ditangani menggunakan pompa berukuran tiga inci.
“Tetapi kalau sudah di atas 20 hektare, kita membutuhkan pompa yang lebih besar dan itu harus kita adakan secepatnya,” pungkas dia. (ASR)
