KUKAR, LINGKARKALTIM: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat angka kemiskinan di wilayah tersebut berada di posisi 6,72 persen berdasarkan hasil evaluasi data makro terakhir. Angka ini menunjukkan adanya tren penurunan jika disandingkan dengan periode tahun sebelumnya 2024 yang mencapai 7,28 persen.
Plh Kepala BPS Kukar, Khairil Anwar, mengonfirmasi posisi angka kemiskinan saat ini secara persentase makro memang mengalami penurunan. Namun, untuk data resmi di tahun 2026 saat ini belum terdata penuh karena pihak BPS masih harus menunggu rampungnya hasil sensus di lapangan.
“Tetapi kalau melihat dari persentasenya kan turun,” ujar Khairil saat memberikan keterangan, Kamis (2/7/2026).
Meskipun persentase makro berhasil ditekan ke angka 6,72 persen, Khairil mengingatkan publik dan pembuat kebijakan agar tidak menutup mata pada indikator lain, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).
Indeks yang mengukur seberapa jauh jarak pendapatan masyarakat miskin dari garis kemiskinan ini justru merangkak naik, dari 0,65 menjadi 0,79.
Kenaikan indeks P1 tersebut menjadi catatan penting yang memperlihatkan daya beli serta tingkat kesejahteraan sebagian warga yang berada di bawah garis kemiskinan justru kian merosot.
Sebagai informasi, standar Garis Kemiskinan di Kukar tercatat berada di angka Rp705.397 per kapita per bulan, meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar Rp682.490.
“Jadi itu kalau misalnya dalam satu rumah tangga terdiri dari suami, istri, dan dua anak misalnya, itu dengan per kapita Rp705.397. Mempunyai penghasilan adalah kepala rumah tangga saja, maka nilai ini kalau kita asumsikan dikalikan empat, itu berarti sekitar Rp2.800.000-an. Rumah tangga itu masuk kategori miskin karena berada di bawah garis kemiskinan,” kata Khairil mensimulasikan hitungan riil.
Di satu sisi, kenaikan standar garis kemiskinan yang dibarengi penurunan persentase warga miskin ke angka 6,72 persen menandakan ada banyak keluarga yang berhasil mentas dari zona kemiskinan.
Namun di sisi lain, warga yang belum beruntung justru mengalami penurunan pendapatan yang membuat mereka kian terpuruk di bawah garis batas tersebut.
Kondisi tersebut diperparah oleh Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengukur tingkat ketimpangan ekonomi di antara sesama warga miskin. Angka P2 Kukar ikut naik dari 0,1 menjadi 0,15, yang artinya kesenjangan di lingkaran masyarakat bawah semakin menganga.
Khairil menegaskan potret dinamika kesejahteraan ini merupakan data valid yang menggambarkan kondisi riil khusus di wilayah Kukar, sementara pergerakan data tahun 2026 masih harus menunggu hasil pendataan sensus ekonomi yang komprehensif.
“Jadi kalau melihat kemiskinan itu tidak hanya melihat dari sisi persentasenya saja, tetapi bisa dikaji lebih dalam berkaitan dengan P1 dan P2. Ini yang angka Kukar,” tutur Khairil. (Dil)
