KUKAR, LINGKARKALTIM: DPRD Kukar mendorong percepatan pelaksanaan aktivitas assist atau pemanduan kapal di wilayah Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai.
Aktivitas tersebut bukan sekadar berkaitan dengan kepentingan pelayaran, tetapi juga menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjaga keselamatan lingkungan sungai.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyebut bahwa aktivitas assist harus dijalankan demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu maupun perusahaan tertentu.
Menurutnya, keberadaan pemanduan kapal sangat penting mengingat tingginya lalu lintas kapal ponton di kawasan Sungai Mahakam yang melintasi wilayah Desa Batuq.
“Intinya bagaimana pemanduan atau assist ini bisa berjalan karena kebutuhan masyarakat, bukan karena kebutuhan orang per orang atau perusahaan,” ucap dia, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, tanpa pengaturan melalui aktivitas pemanduan, lalu lintas kapal ponton berpotensi memperparah abrasi bantaran sungai yang pada akhirnya dapat memicu longsor dan mengancam permukiman warga.
“Kalau ini tidak dilakukan, akan terjadi bencana seperti longsor akibat abrasi yang disebabkan kapal ponton yang melintas tidak beraturan,” sebut Yani.
Selain aspek keselamatan, sistem pemanduan juga dapat melindungi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada Sungai Mahakam.
Nelayan hingga pembudidaya ikan dengan sistem keramba, kata dia, membutuhkan jaminan agar aktivitas kapal besar tidak mengganggu usaha mereka.
Melalui mekanisme pemanduan, masyarakat juga dapat memperoleh kontribusi maupun kompensasi dari aktivitas pelayaran yang berlangsung di wilayah tersebut.
“Nelayan maupun masyarakat yang memiliki keramba bisa ikut terjaga. Ada kontribusi dan kompensasi yang bisa diberikan perusahaan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengawasan maupun pemanduan secara resmi,” jelasnya.
Yani mengungkapkan bahwa mereka menyepakati bahwa pengelolaan aktivitas pemanduan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bagi mereka, skema itu mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah sekaligus memperkuat peran masyarakat setempat.
“Silakan bekerja sama dengan BUMDes atau BUMD supaya bisa berkontribusi langsung dalam menciptakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar dia.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala terkait penetapan titik resmi pemanduan kapal yang hingga kini belum mengalami pergeseran sesuai kebutuhan di lapangan.
Oleh karena itu, DPRD Kukar berencana berkonsultasi dengan pemerintah pusat, termasuk kementerian terkait, serta berkoordinasi dengan Bupati Kukar.
“Supaya ada pergeseran titik tersebut karena ini merupakan kebutuhan daerah dan masyarakat,” pungkas Yani. (ASR)
