KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan bahwa seluruh lapak di kawasan Tangga Arung Square (TAS) merupakan aset milik pemerintah daerah sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan maupun disewakan kepada pihak lain.
Plt. Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah menjelaskan, isu jual beli maupun sewa-menyewa lapak sebenarnya bukan hal baru dan kerap muncul di berbagai daerah.
Meskipun demikian, pihaknya memastikan bahwa pengelolaan lapak di TAS telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga praktik tersebut tidak dibenarkan.
“Di TAS ini sudah lepas dari hal tersebut. Karena ini aset pemerintah daerah, tidak boleh dijual-belikan atau disewakan,” tegas dia, Sabtu (7/2/2026).
Ia menerangkan, untuk memastikan kebenaran informasi yang berkembang, pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak guna dimintai keterangan.
Disperindag Kukar menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum, mengingat Kejari juga terlibat dalam pendampingan pengelolaan TAS.
“Nanti kejaksaan yang akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan. Itu bagian dari proses klarifikasi, dan kami serahkan kepada mereka,” kata Fathullah.
Selain menanggapi isu tersebut, Disperindag Kukar juga kembali mengingatkan para pemilik lapak agar segera mengaktifkan usahanya.
Pemerintah daerah, lanjut dia, menginginkan kawasan TAS menjadi pusat aktivitas ekonomi yang ramai dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menilai, keberadaan lapak yang tidak dibuka justru menghambat tujuan awal pembangunan kawasan tersebut, yakni mendorong pergerakan ekonomi lokal dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Kita ingin pedagang berjualan, bukan hanya menerima kunci lalu lapaknya ditutup. Harapannya TAS ini ramai, pengunjung banyak, dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi daerah,” pungkasnya. (ASR)
