KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mengantisipasi potensi penundaan transfer dana dari pemerintah pusat menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan yang ada, pemerintah daerah seharusnya menerima dana transfer dari pusat sebesar Rp1,06 triliun hingga akhir tahun ini.
Namun, hingga menjelang penutupan tahun anggaran, dana yang dipastikan akan masuk baru sebesar Rp453 miliar.
“Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan transfer dari pusat sekitar Rp1,06 triliun. Akan tetapi per besok insyaallah yang masuk baru Rp453 miliar. Artinya masih ada sekitar Rp700 miliar yang kita tunggu,” ucap dia, Rabu (24/12/2025).
Ia menjelaskan, Pemkab Kukar masih terus mengupayakan komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan agar sisa dana transfer tersebut dapat segera dicairkan, mengingat hari kerja masih tersisa di penghujung tahun.
“Hari kerja masih ada, kita terus melakukan optimalisasi komunikasi dengan Kementerian Keuangan, bersurat, menyampaikan kondisi kita di daerah,” kata Aulia.
Meski demikian, Pemkab Kukar juga telah menyiapkan langkah antisipatif jika dana transfer tersebut belum dapat dicairkan hingga akhir tahun.
Dia menegaskan, kondisi tersebut bukanlah defisit anggaran, melainkan penundaan transfer dari pemerintah pusat.
“Kita sudah mempersiapkan worst case-nya. Kalau memang tidak bisa terbayar atau tidak ada yang cair, maka kita akan melakukan pinjaman ke Bankaltimtara. Ini bukan defisit, sekali lagi saya garis bawahi, ini penundaan transfer,” tegasnya.
Dalam skema pinjaman tersebut, Pemkab Kukar akan menjaminkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa dana transfer tersebut merupakan hak pemerintah daerah.
“Ketika uang itu masuk, langsung diserahkan ke Bankaltimtara,” ungkap dia.
Menurutnya, berbagai skema telah disiapkan agar penundaan transfer ini tidak berdampak luas, khususnya bagi pelayanan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan di daerah.
“Harapan kita tidak ada atau tidak banyak pihak yang dirugikan dengan kondisi seperti ini,” tutur Aulia.
Sementara itu, terkait proyeksi serapan anggaran tahun 2025, ia memastikan telah berada pada angka yang cukup baik.
“Kalau sampai sekarang, serapan kita sudah di atas 85 persen,” pungkasnya. (ASR)
