TPP Guru Non-ASN Kukar Masih Tertunggak, PGRI Berharap Cair Sebelum Hari Guru

Ketua PGRI Kukar, Nasruddin Zainudin. (Doc. PGRI Kukar)
Ketua PGRI Kukar, Nasruddin Zainudin. (Doc. PGRI Kukar)
banner 468x60

KUKAR, LINGKARKALTIM: Persoalan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru non-ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga kini masih belum menemukan penyelesaian.

Meski telah dibahas bersama DPRD Kukar melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), para guru yang berhak menerima tambahan penghasilan tersebut masih harus menunggu kepastian realisasi pembayaran yang tertunggak selama empat bulan.

Read More
banner 300x250

Kondisi ini menjadi perhatian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kukar yang berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar hak para tenaga pendidik non-ASN tersebut tidak terus tertunda.

Harapan itu semakin menguat menjelang peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November mendatang.

PGRI menginginkan momentum tersebut tidak hanya menjadi perayaan bagi para tenaga pendidik, tetapi juga diiringi dengan adanya kepastian penyelesaian persoalan yang selama ini mereka hadapi, khususnya menyangkut pembayaran tambahan penghasilan.

Ketua PGRI Kukar, Nasruddin Zainuddin mengatakan, persoalan tersebut sebenarnya telah dibawa ke forum pembahasan bersama DPRD Kukar.

Dalam RDP itu, dibicarakan sejumlah hal terkait penyelesaian tunggakan, termasuk perlunya koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan mekanisme pembayaran yang dapat ditempuh pemerintah.

Pertemuan lanjutan tersebut dinilai penting karena persoalan TPP guru non-ASN tidak cukup hanya dibahas dari sisi kebutuhan pembayaran.

Namun, hingga saat ini, tindak lanjut dari hasil pembahasan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Nasruddin menyebut, informasi terakhir yang diterima PGRI, koordinasi lanjutan sempat dijadwalkan berlangsung pada Rabu. Akan tetapi, agenda tersebut belum terealisasi.

“Kami masih menunggu tindak lanjutnya karena pertemuan tersebut belum terlaksana,” ujarnya kepada Lingkarkaltim saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, kepastian tindak lanjut menjadi hal yang sangat penting agar persoalan ini tidak terus berputar pada pembahasan tanpa menghasilkan keputusan yang bisa segera dilaksanakan.

Terlebih, para guru non-ASN telah menantikan pembayaran tersebut selama beberapa bulan, sehingga kejelasan mengenai waktu dan tahapan pencairan sangat dibutuhkan.

PGRI pun berharap pemerintah daerah dapat segera melanjutkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Setidaknya, melalui pertemuan teknis tersebut dapat diperoleh gambaran yang lebih pasti mengenai skema pembayaran, besaran yang dapat direalisasikan pada tahap awal, hingga penyelesaian seluruh periode yang masih tertunggak.

Nasruddin mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan apabila pembayaran dilakukan secara bertahap.

“Kami berharap sebelum pelaksanaan upacara peringatan Hari Guru Nasional sudah ada pencairan. Kalau memang belum bisa seluruhnya, setidaknya pembayaran yang sudah direncanakan bisa direalisasikan terlebih dahulu,” harapnya.

Nasruddin menerangkan bahwa keterlambatan pembayaran tersebut tidak dialami seluruh tenaga pendidik di Kukar.

Persoalan ini secara khusus menyangkut guru berstatus non-ASN atau tenaga honorer, sedangkan guru yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah menerima pembayaran TPP.

Adapun kelompok yang masih menunggu pencairan mencakup tenaga pendidik non-ASN yang bertugas di sekolah, termasuk guru-guru di lingkungan madrasah swasta.

Kondisi tersebut menjadi perhatian PGRI karena para guru tersebut juga menjalankan tugas pendidikan dan memiliki hak atas tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbedaan kondisi pembayaran antara guru ASN dan non-ASN itu sekaligus menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelesaian persoalan ini.

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan kepada kelompok guru yang belum menerima pembayaran, sehingga tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan,” ucapnya.

Mengenai jumlah tunggakan, empat bulan pembayaran yang belum diselesaikan tersebut meliputi periode Juli hingga Oktober.

Berdasarkan informasi yang diterima PGRI, pemerintah telah merencanakan pencairan secara bertahap dengan memprioritaskan pembayaran untuk tiga bulan pertama, yakni Juli, Agustus, dan September.

Sementara itu, pembayaran untuk periode Oktober masih menunggu proses penyelesaian berikutnya.

Skema bertahap tersebut diharapkan menjadi jalan awal untuk mengurai tunggakan yang ada, mengingat seluruh periode pembayaran perlu mendapatkan kepastian penyelesaian.

Meski rencana pencairan tiga bulan telah disampaikan, PGRI tetap berharap prosesnya tidak kembali mengalami penundaan.

Sebab, bagi para guru yang telah menunggu sejak Juli, realisasi pembayaran menjadi hal yang paling dinantikan setelah persoalan tersebut berulang kali dibicarakan dalam forum koordinasi.

PGRI juga menginginkan agar penyelesaian tidak hanya berorientasi pada pembayaran tunggakan saat ini.

Kejelasan mekanisme penyaluran perlu menjadi perhatian agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada periode pembayaran berikutnya.

Dengan demikian, para guru non-ASN dapat menjalankan tugas pendidikan dengan kepastian terhadap hak tambahan penghasilan yang menjadi bagian dari kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, DPRD Kukar turut membahas penyelesaian persoalan TPP guru non-ASN, terutama terkait kepastian regulasi dan mekanisme penyalurannya.

Aspek tersebut menjadi perhatian karena pemberian tambahan penghasilan dari pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, mengatakan pihaknya mendukung pemberian TPP bagi guru non-ASN.

Dukungan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama instansi yang memiliki kewenangan dalam aspek hukum dan pengawasan keuangan daerah.

“Kami mendukung pemberian TPP dari pemerintah kabupaten. Bagaimana mekanisme dan regulasi yang memungkinkan, nanti kami serahkan kepada Biro Hukum dan Inspektorat untuk dikaji, termasuk menyiapkan payung hukum agar Dinas Pendidikan bisa melaksanakannya,” ujarnya.

Untuk memastikan pilihan mekanisme memiliki landasan yang tepat, DPRD juga akan melihat penerapan kebijakan di daerah lain.

Samarinda dan Sangatta menjadi daerah yang akan dipelajari, terutama untuk memperoleh referensi mengenai pola penyaluran serta ketentuan yang digunakan dalam memberikan tambahan penghasilan kepada guru non-ASN.

Hasil pembelajaran tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan dari sana kita bisa mendapatkan gambaran mengenai regulasi dan dasar hukum yang dapat diterapkan di Kukar,” ungkapnya.

Dalam hal ini, kebutuhan belanja pegawai harus disusun secara cermat agar kebijakan yang direncanakan dapat berjalan seiring dengan kemampuan fiskal daerah.

Idham menilai peluang untuk merealisasikan pemberian tambahan penghasilan tersebut masih terbuka.

Perhitungan kebutuhan anggaran PPPK yang mulai terlihat dinilai dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai komposisi belanja pegawai, sehingga pemerintah memiliki bahan untuk melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran sesuai prioritas.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan realisasi program tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Kukar tahun depan, Idham menyatakan optimistis hal itu masih dapat diupayakan.

“Insyaallah memungkinkan. Apalagi nantinya kebutuhan anggaran untuk PPPK juga sudah mulai terlihat perhitungannya. Menurut saya, masih ada ruang dalam pengelolaan anggaran yang bisa diatur kembali atau dialihkan sesuai kebutuhan. Jadi, saya kira persoalan ini masih bisa diupayakan,” pungkasnya. (Ahk)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *