Verifikasi KUA Ungkap Persoalan di Balik Praktik Pernikahan Siri di Kukar

Foto: Kepala KUA Kecamatan Tenggarong, Hairillah. (Hafidz/Lingkarkaltim)
Foto: Kepala KUA Kecamatan Tenggarong, Hairillah. (Hafidz/Lingkarkaltim)
banner 468x60

KUKAR, LINGKARKALTIM: Praktik pernikahan siri di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyimpan sejumlah persoalan.

Hasil verifikasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong menemukan adanya pernikahan siri yang tidak memenuhi rukun nikah sehingga dinilai tidak sah secara agama.

Read More
banner 300x250

Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam rencana pelaksanaan program isbat nikah secara massal.

Kepala KUA Kecamatan Tenggarong, Hairillah mengatakan, pihaknya belum bisa melaksanakan program tersebut secara massal karena masih banyak hal yang harus diverifikasi.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan status dan keabsahan pernikahan setiap pasangan sebelum diajukan melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama.

Selama ini, kata dia, masih banyak masyarakat yang menganggap pernikahan siri otomatis sah selama telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama.

Padahal, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah.

“Selama ini masyarakat menganggap kalau sudah menikah siri dan dilaksanakan secara agama, berarti sudah sah. Tetapi setelah kami verifikasi, ternyata ada sejumlah pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah. Artinya, pernikahan tersebut tidak sah secara agama,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong pada Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, isbat nikah merupakan proses pengesahan perkawinan melalui Pengadilan Agama bagi pasangan yang telah menikah menurut ketentuan agama, tetapi belum tercatat secara resmi oleh negara.

Melalui penetapan pengadilan tersebut, pasangan dapat melanjutkan proses pencatatan perkawinan di KUA.

Namun, tidak semua pernikahan siri dapat diajukan untuk mendapatkan isbat nikah. Salah satu hal yang harus dipastikan adalah terpenuhinya rukun dan persyaratan perkawinan.

“Kalau diajukan untuk mendapatkan isbat nikah ke Pengadilan Agama, permohonannya juga tidak akan diterima dan tetap ditolak. Hal-hal seperti inilah yang sedang kami verifikasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Hairillah juga menerangkan, nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi oleh negara.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan sejumlah persoalan, terutama menyangkut kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Tidak adanya dokumen perkawinan resmi berpotensi menyulitkan istri ketika harus membuktikan status perkawinannya untuk mengurus berbagai hak, seperti nafkah, harta bersama hingga persoalan waris.

Begitu pula anak yang dapat menghadapi kendala dalam urusan administrasi dan pembuktian hubungan keperdataan dengan orang tuanya.

Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus ditingkatkan agar pasangan tidak hanya memahami ketentuan agama, tetapi juga mengetahui konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat.

Hairillah menyebutkan, pihaknya belum memiliki data pasti mengenai jumlah pasangan yang melakukan pernikahan siri di Kukar.

Data tersebut umumnya baru dapat diketahui ketika pasangan bersangkutan datang ke KUA untuk melaporkan atau mengurus status pernikahannya.

Meski demikian, praktik pernikahan siri diperkirakan masih cukup banyak terjadi.

Bahkan, lanjutnya, rekan-rekannya di sejumlah kecamatan turut mengeluhkan adanya praktik tersebut yang melibatkan pihak-pihak yang dikenal sebagai tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

Kondisi ini menjadi keresahan tersendiri bagi jajaran KUA. Sebab, berbagai edukasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan telah disampaikan kepada masyarakat.

Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan ketika ada pihak yang justru memberikan pemahaman atau meyakinkan calon pengantin untuk memilih jalur pernikahan siri.

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan juga terlihat dari pengalaman Jaka Saputra, salah seorang warga yang mengaku telah tiga kali menjalani pernikahan siri.

Jaka mengungkapkan, selama ini dirinya hanya menjalani pernikahan siri tanpa memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.

Ia mengaku tidak mengetahui secara jelas proses pengurusan maupun manfaat yang diperoleh apabila pernikahan dicatatkan melalui KUA.

“Selama ini saya hanya menikah siri saja. Saya memang belum tahu bagaimana proses mengurusnya,” ujarnya.

Ia juga mengaku belum memahami kegunaan dokumen pernikahan resmi bagi pasangan suami istri.

Minimnya pengetahuan tersebut membuatnya tidak pernah terpikir untuk mengurus pencatatan pernikahan setelah menjalani pernikahan siri.

“Jujur, saya tidak tahu apa manfaat dan kegunaannya kalau mengurus pernikahan secara resmi. Selama ini memang tidak pernah terpikir sampai ke sana,” tutupnya. (ahk)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *