Evaluasi PPID Samarinda: OPD Rajin Publikasi Kegiatan, Tapi Data di Website Mandek

Pemaparan evaluasi pembaruan data informasi publik oleh Diskominfo Samarinda. (Devi/Lingkarkaltim)
Pemaparan evaluasi pembaruan data informasi publik oleh Diskominfo Samarinda. (Devi/Lingkarkaltim)
banner 468x60

SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda menyoroti lemahnya pembaruan data informasi publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kelurahan. Berdasarkan hasil pemantauan internal, banyak instansi dinilai lebih fokus mempublikasikan dokumentasi seremonial kegiatan di media sosial, namun abai memperbarui data wajib pada laman resmi mereka.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Diskominfo Samarinda, Rika Handayani, mengungkapkan hingga saat ini baru 107 dari total 130 badan publik binaan yang mencakup dinas, kecamatan, kelurahan, BLUD, hingga BUMD yang menyetorkan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2026. Kondisi paling mencolok terlihat pada ketimpangan pengelolaan kanal digital di tingkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Read More
banner 300x250

“Kalau masalah aktif kegiatan sangat aktif sekali OPD-OPD di seluruh Pemkot Samarinda. Tetapi untuk data saya heran, untuk unggahan data itu sangat rendah sekali kepeduliannya,” ujar Rika dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Ruang Command Centre Kantor Diskominfo Samarinda, Kamis (19/11/2026).

Hasil evaluasi berkala menunjukkan ketidakteraturan pembaruan data tidak hanya terjadi di tingkat kelurahan, melainkan juga menyasar instansi yang berada di lingkungan Balai Kota Samarinda. Sebagian besar laman resmi badan publik kedapatan masih menampilkan arsip informasi lama dan belum diperbarui selama dua tahun terakhir.

“Kebetulan kami sekarang sedang melaksanakan monitoring evaluasi PPID tingkat kota. Setelah kami cek, rata-rata website itu isi datanya masih tahun 2024, jadi tidak di-update. Hanya aktif dalam medsos untuk penyampaian kegiatan,” tegas Rika.

Padahal, keterbukaan informasi dan pembaruan data secara berkala menjadi benteng utama pemerintah daerah untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks di tengah masyarakat. Tanpa ketersediaan data valid di kanal resmi, masyarakat cenderung mudah terpapar informasi keliru tanpa bisa melakukan verifikasi sumber asli.

Terlepas dari kendala pembaruan data di tingkat pelaksana, kinerja layanan PPID Utama Diskominfo Samarinda tercatat meraih skor 94,05 dengan kategori sangat baik hingga triwulan III tahun ini, dengan total 86 permohonan informasi publik yang berhasil diselesaikan.

Untuk memangkas birokrasi, Diskominfo menerapkan sistem notifikasi berbasis WhatsApp melalui pemindaian kode QR sehingga setiap permohonan informasi yang masuk dapat langsung diproses oleh admin maupun pimpinan OPD dalam waktu 1×24 jam jauh lebih cepat dari batas maksimal regulasi yakni tujuh hingga sepuluh hari kerja. (dev)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *