KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat dukungan terhadap lembaga pendidikan swasta dan pondok pesantren melalui salah satu dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik.
Program yang menjadi bagian dari kepemimpinan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan sarana dan prasarana hingga rehabilitasi pondok pesantren.
Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui mekanisme belanja hibah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan. Bantuan diberikan berdasarkan permohonan dan proposal yang diajukan kepada pemerintah daerah dengan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Fathul Alamin, menjelaskan bahwa bentuk bantuan tidak ditentukan secara seragam, melainkan menyesuaikan kebutuhan yang disampaikan pemohon dalam proposal.
“Adapun bentuk bantuan yang diberikan dalam program ini berdasarkan usulan kebutuhan yang termuat di dalam proposal pengajuan dari pemohon, baik dalam bentuk infrastruktur maupun bentuk lainnya,” jelas Fathul, Senin (16/11/26).
Ia menerangkan, pengajuan bantuan bagi sekolah swasta dan pondok pesantren mengikuti ketentuan belanja hibah, mulai dari penyampaian permohonan, proposal kegiatan, hingga kelengkapan identitas pemohon.
Mekanisme serupa juga berlaku untuk pengajuan perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
Terkait peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, Fathul menyebutkan bahwa program insentif dalam skema Terima Kasih Guru Ngajiku saat ini difokuskan kepada imam, marbut, serta guru mengaji di rumah ibadah dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Sementara itu, tenaga pendidik sekolah swasta belum termasuk dalam sasaran program insentif tersebut.
Adapun peningkatan kapasitas dan kompetensi guru menjadi ranah Dinas Pendidikan sehingga pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
Untuk rehabilitasi pondok pesantren, pemerintah daerah juga menerapkan mekanisme belanja hibah. Jenis perbaikan maupun fasilitas yang dibutuhkan disesuaikan dengan proposal yang diajukan masing-masing pesantren.
Fathul mengatakan, pendataan kondisi sarana dan prasarana pondok pesantren menjadi kewenangan Kementerian Agama. Sementara penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan proposal yang telah masuk dan mendapatkan persetujuan Bupati Kukar.
“Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara swakelola oleh penerima hibah, sesuai dengan mekanisme belanja hibah yang berlaku,” terang Fathul.
Ia menambahkan, anggaran untuk bantuan sekolah swasta dan rehabilitasi pondok pesantren tidak dipisahkan dalam pos khusus. Pembiayaannya tergabung dalam alokasi belanja hibah daerah yang juga mencakup bantuan rumah ibadah, yayasan sosial, serta organisasi kemasyarakatan.
Karena itu, jumlah lembaga pendidikan yang menerima bantuan setiap tahunnya bergantung pada proposal yang masuk, hasil verifikasi, persetujuan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah.
Pemkab Kukar juga belum menetapkan target khusus jumlah pesantren yang harus direhabilitasi pada 2026.
Menurut Fathul, program bantuan tersebut sebenarnya telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, baik pada periode RPJMD 2021–2025 maupun RPJMD 2025–2029. Pembaruan dalam Kukar Idaman Terbaik lebih diarahkan pada peningkatan efektivitas penerima manfaat.
Koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait juga terus dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan data lembaga pendidikan yang menjadi sasaran program. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama menjadi pihak yang dilibatkan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi belanja hibah. Pemerintah daerah memastikan kesesuaian rencana anggaran biaya (RAB) dengan kebutuhan yang diajukan serta realisasi penggunaan bantuan di lapangan.
Meski demikian, Fathul mengakui masih terdapat tantangan dalam proses pengawasan, terutama keterbatasan kapasitas dan kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan.
Sementara itu, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa keberadaan sekolah swasta tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut, termasuk kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional dan membayar tenaga pendidik.
“Kalau kita langsung tutup keran di sekolah swasta, lalu bagaimana mereka bisa membayar gaji guru? Namun, ke depannya, jika RPJMD Kukar Idaman Terbaik sudah terimplementasi secara penuh, hal itu akan menjadi solusi,” tambahnya.
Melalui program ini, Pemkab Kukar berharap dukungan terhadap sekolah swasta dan pondok pesantren dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Keberadaan lembaga pendidikan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda di Kutai Kartanegara. (Adv/dil)










