SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti tren peningkatan masalah kesehatan jiwa, khususnya di kalangan generasi muda. Mengingat tingginya tekanan sosial, perubahan pola budaya, hingga kompleksitas persoalan keluarga di era digital, layanan psikolog klinis maupun psikiater dinilai mendesak untuk dihadirkan langsung di tingkat fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan persoalan kesehatan mental saat ini tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Berdasarkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, standar kesehatan yang paripurna menuntut keseimbangan antara fisik, jiwa, sosial, dan ekonomi.
Kendati demikian, tingginya angka stres rumah tangga, kekerasan dalam berpacaran, maraknya peredaran narkoba, hingga beban psikologis pelajar akibat kurikulum dan paparan media sosial belum diimbangi dengan ketersediaan tenaga ahli yang memadai.
“Kebijakan pusat di Kementerian Kesehatan memang mengarah pada kesehatan jiwa yang komprehensif. Masalahnya, pemahaman itu belum sepenuhnya diikuti dengan ketersediaan psikolog klinis atau psikiater yang siap diakses masyarakat,” ujar Puji.
Ia menjelaskan, berbagai faktor pemicu tekanan mental kini semakin dekat dengan kehidupan remaja sehari-hari. Mulai dari disfungsi keluarga akibat orang tua yang kerap bertengkar, tingginya angka kekerasan dalam berpacaran yang kerap ditemukan di lingkungan kampus, hingga pengaruh tontonan digital yang mengubah pola pikir generasi muda.
Oleh karena itu, Komisi IV mendorong agar sistem layanan kesehatan primer di puskesmas mulai memperkuat porsi penanganan kesehatan jiwa remaja. Penguatan ini juga harus diintegrasikan dengan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) agar deteksi dini terhadap potensi depresi, kecemasan, maupun kecanduan narkoba di kalangan pelajar dapat ditangani sebelum berakibat fatal.
“Kesehatan jiwa remaja ini sudah menjadi perhatian lintas sektor, baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, maupun kita di daerah. Semua faktor itu saling terikat, dan negara harus hadir memberikan perlindungan psikologis bagi generasi penerus kita,” pungkasnya. (dev)
