KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pembenahan infrastruktur jalan dan drainase untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Salah satunya melalui penataan Jalan Muso Bin Salim, Tenggarong, yang pada 2026 mendapat alokasi anggaran sekitar Rp6,8 miliar.
Penanganan kawasan tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan badan jalan, tetapi juga penyelesaian saluran drainase yang belum sepenuhnya terhubung. Langkah ini dilakukan agar akses jalan semakin baik sekaligus mendukung kelancaran aliran air di kawasan tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 310 meter itu awalnya dipicu mobilisasi alat berat berupa ekskavator saat pengangkutan material saluran (yudhit) pada proyek tahun sebelumnya.
Akibat aktivitas tersebut, kondisi jalan yang sebelumnya dalam keadaan mantap mengalami penurunan kualitas hingga masuk kategori rusak ringan.
Pada 2026, pekerjaan difokuskan pada perbaikan badan jalan sepanjang 310 meter serta penyelesaian sisa saluran drainase di sisi kanan sepanjang 40 meter yang belum terhubung hingga mendekati Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kukar.
Sementara itu, pembangunan saluran di sisi kiri jalan direncanakan baru akan diusulkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
“Untuk anggaran total di kegiatan itu kurang lebih Rp6,8 miliar, sudah termasuk pengawasan. Kalau untuk fisiknya saja sekitar Rp6,5 miliar. Begitu DPA kami terima, proses kontrak langsung berjalan,” ungkap Linda.
Di sisi lain, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Kukar, Awang Agus Syahbandi, menjelaskan bahwa penanganan infrastruktur air perlu memperhatikan kondisi teknis dan kebutuhan di lapangan. Sebab, setiap lokasi memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan metode penanganan yang sesuai.
Menurutnya, pembenahan saluran air tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan aliran dapat berfungsi secara optimal. Pendangkalan akibat sedimentasi maupun pertumbuhan vegetasi liar dapat mengurangi kapasitas saluran sehingga perlu dilakukan pengerukan dan pembersihan.
“Normalisasi dilakukan karena kondisi sungai sudah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Selain itu, pertumbuhan semak-semak dan vegetasi liar di sekitar aliran sungai juga cukup tinggi sehingga perlu dilakukan pengerukan dan pembersihan,” jelas Awang.
Ia menambahkan, dalam penanganan infrastruktur sumber daya air, koordinasi dengan pihak terkait juga diperlukan, terutama untuk pekerjaan yang bersinggungan dengan kewenangan pengelolaan sungai.
Pembenahan jalan dan drainase tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara bersamaan bagi masyarakat. Tidak hanya memperbaiki aksesibilitas, tetapi juga mendukung sistem pengaliran air agar lebih tertata.
Melalui penanganan yang dilakukan secara bertahap, PU Kukar berharap kualitas infrastruktur perkotaan semakin meningkat. Masyarakat pun diharapkan dapat ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. (Adv/dil)
