KUKAR, LINGKARKALTIM: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengembangkan sistem digital untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Melalui aplikasi Sistem Elektronik Wadah Aset Daerah (SEWADAH), proses penyewaan aset nantinya dapat dilakukan secara lebih terbuka, mudah, dan terintegrasi.
Pengembangan aplikasi ini menjadi salah satu upaya Pemkab Kukar untuk mencegah perbedaan tarif sewa, meningkatkan transparansi transaksi, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan barang milik daerah.
Melalui SEWADAH, masyarakat nantinya dapat melihat ketersediaan aset yang bisa disewakan, mengetahui besaran tarif, hingga melakukan transaksi melalui satu sistem. Informasi tersebut direncanakan dapat diakses melalui situs web maupun aplikasi.
Kepala Bidang (Kabid) Aset BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan keterbukaan tarif menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan sistem tersebut.
Dengan adanya informasi harga yang dapat diakses secara langsung, masyarakat tidak lagi bergantung pada informasi dari pihak tertentu.
“Jadi, tidak boleh ada lagi perbedaan harga sewa hanya karena transaksi dilakukan melalui orang yang berbeda. Misalnya, satu orang menyewakan bangunan dengan harga Rp1 juta, sementara orang lain menyewakan bangunan yang sama dengan harga Rp500 ribu. Nantinya, harga sewa akan terlihat secara terbuka,” jelasnya kepada Prudensi di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).
Tarif penyewaan nantinya ditampilkan secara terperinci berdasarkan jenis aset dan jangka waktu penggunaannya, termasuk tarif harian. Dengan begitu, calon penyewa bisa mengetahui biaya yang harus dibayarkan sebelum mengajukan penyewaan.
Tidak hanya soal keterbukaan harga, SEWADAH juga dirancang untuk mempermudah proses pembayaran. BPKAD Kukar mengupayakan agar transaksi dapat dilakukan langsung melalui sistem dan pembayaran masuk ke rekening kas daerah sesuai ketentuan.
Bagus mengibaratkan konsep layanan tersebut seperti aplikasi pemesanan perjalanan dan penginapan yang memungkinkan pengguna memilih layanan sekaligus melakukan pembayaran secara mandiri.
“Konsepnya mirip dengan Traveloka. Kalau masyarakat ingin menyewa kamar, misalnya, mereka bisa langsung melakukan transaksi melalui aplikasi. Pembayarannya diharapkan langsung masuk ke kas daerah tanpa melalui perantara,” ungkapnya.
Menurutnya, mekanisme digital juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses penyewaan secara manual yang melibatkan perantara. Selain memudahkan masyarakat, sistem tersebut diharapkan membuat setiap transaksi lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.
SEWADAH saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya diterapkan untuk seluruh aset Pemkab Kukar. BPKAD masih melakukan pengisian data serta mengidentifikasi aset-aset yang memiliki potensi untuk disewakan.
Pengembangan juga diarahkan pada integrasi data aset yang selama ini dikelola oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk mendukung rencana tersebut, BPKAD Kukar telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar terkait pengembangan dan penyelarasan sistem.
Bagus mengatakan, integrasi diperlukan agar masyarakat nantinya cukup mengakses satu layanan untuk mengetahui dan mengurus penyewaan berbagai aset milik pemerintah daerah.
“Kami ingin aset yang saat ini dikelola perangkat daerah lain juga bisa terintegrasi dalam satu sistem. Intinya, seluruh proses penyewaan aset diharapkan dapat dilakukan melalui satu pintu,” katanya.
Di sisi lain, pengembangan sistem digital tetap harus mengikuti ketentuan administrasi dan kewenangan pengelolaan barang milik daerah. Karena itu, penataan mekanisme penyewaan menjadi bagian penting agar pemanfaatan aset berjalan tertib dan sesuai aturan.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo, menyebut pengembangan pengelolaan aset daerah ke depan tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan penyewaan.
Pihaknya juga memiliki target lebih luas, yakni mengoptimalkan aset pemerintah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Sebenarnya, ke depan pengembangan pengelolaan aset daerah ini akan dilakukan lebih luas. Kami memiliki cita-cita besar agar aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal atau masih menganggur (idle asset) dapat dikelola secara terpadu sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan,” ungkap Sukotjo, Selasa (10/11/2026).
Melalui pengembangan SEWADAH dan penataan pengelolaan aset secara menyeluruh, BPKAD Kukar berharap aset daerah tidak hanya tercatat sebagai barang milik pemerintah, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif. (Adv/dil)
