SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Rencana kelanjutan pembangunan fisik RSUD Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II di Jalan Wahid Hasyim I, Sempaja Selatan akhirnya menemui titik terang. Pemkot Samarinda menyatakan siap mencabut penangguhan sementara proyek tersebut, dengan catatan pihak pengembang dan perencana melakukan penyesuaian desain secara komprehensif guna mengantisipasi ancaman bencana banjir bagi warga sekitar.
Kepastian ini diperoleh usai jajaran Pemkot Samarinda menggelar rapat koordinasi dan audiensi bersama pihak-pihak terkait dari jajaran Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat lalu (23/10/2026)
Kepala Dinkes Kaltim, Andi Muhammad Ishak menjelaskan, kedatangan pihaknya bertujuan mencari jalan tengah agar pembangunan fasilitas kesehatan milik Pemprov tersebut dapat berjalan tanpa mengorbankan keamanan lingkungan warga, khususnya di kawasan Lapangan Pemuda dan sekitarnya yang rawan terdampak limpasan air.
“Kami menyadari bahwa kami tidak ingin membangun rumah sakit di sana meskipun itu untuk kepentingan masyarakat Samarinda dan Kaltim tapi juga berdampak kepada masyarakat sekitar, terutama potensi banjir yang dikhawatirkan warga,” ungkap Andi Ishak usai pertemuan.
Ia membeberkan, dalam proses penimbunan lahan seluas empat hektar lebih yang sudah berjalan, terjadi pengurangan daya tampung air eksisting. Berdasarkan hasil koreksi bersama perangkat teknis Pemkot meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak perencana sepakat untuk mendesain ulang kapasitas kolam retensi dan sistem drainase.
Desain ulang tersebut nantinya akan diasistensi langsung oleh Bidang Sumber Daya Alam (SDA) PUPR Samarinda, SDA Kaltim, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV untuk memastikan kalkulasi volume tampung air benar-benar akurat.
“Selama ini kan sudah ada penimbunan lahan sekitar empat hektar lebih. Nah, itulah yang dihitung ulang, daya tampung airnya berkurang berapa, dan mekanisme penggantinya seperti apa. Kalau hasil desain ulang ini nanti sudah disetujui Pak Wali Kota, insyaallah penangguhannya dicabut dan fisik bisa dilanjutkan,” tegasnya.
Kendati lampu hijau telah diberikan, Pemkot Samarinda memberikan catatan tebal terkait akurasi data teknis hidrologi di kawasan tersebut. Dalam rapat koordinasi, terungkap adanya selisih perhitungan volume tampungan air eksisting yang krusial bagi keselamatan lingkungan di sekitar tapak proyek yang melingkupi 5 RT.
Asisten II Sekretariat Kota Samarinda, Marnabas Pattiroy, menegaskan kalkulasi penampungan air harus benar-benar realistis dan berorientasi jangka panjang, tidak sebatas kebutuhan saat ini.
“Dari tampungan air yang ada sekarang perhitungan kita ada 13.000 meter kubik (13 juta liter). Dan sementara pihak perencana tadi hanya menyampaikan 12.000 sekian. Nah, existing saja itu sudah tidak cukup untuk menampung itu. Belum lagi kita bicara tentang 10-20 tahun ke depan,” tegas Marnabas.
Marnabas menekankan, Pemkot sangat berhati-hati agar upaya keras yang selama ini dijalankan dalam mengendalikan titik-titik banjir di Samarinda tidak sia-sia akibat alih fungsi lahan yang mengabaikan daya tampung lingkungan.
Ia mengingatkan agar tim perencana tidak bekerja sendiri, melainkan wajib berkoordinasi lintas instansi termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPBD, hingga mengantisipasi titik kritis pertemuan aliran air agar tidak memicu limpasan balik dari Sungai Karang Mumus.
“Jangan sampai permukaan Sungai Karang Mumus lebih tinggi daripada apa yang dibangun itu nanti, jadikan limpasan dari Sungai Karang Mumus. Semua kita kaji nanti,” tambahnya.
Selain aspek hidrologi, Pemkot juga menyoroti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) di koridor Jalan Wahid Hasyim I yang tergolong padat. Proyeksi arus kendaraan keluar-masuk kawasan yang sempat diestimasi sekitar 180 mobil dan 120 sepeda motor dinilai masih memerlukan kalkulasi jangka panjang.
Pemkot Samarinda memberikan kesempatan bagi tim perencana untuk mematikan aspek teknis tersebut sepanjang akhir pekan ini. Seluruh hasil asistensi teknis dan draf kesepakatan rencananya akan dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatangani kedua belah pihak pada Senin mendatang sebelum penangguhan resmi dicabut. (dev)
