KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus bergerak cepat menghadirkan hunian layak dan aman bagi masyarakat. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, Disperkim memfokuskan alokasi dana pada program prioritas, yaitu pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta penataan kawasan yang tanggap bencana.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Kukar, Rakhmadan, menyampaikan anggaran yang tersedia saat ini memang dikhususkan untuk unit pembangunan baru di Kecamatan Tenggarong dan sekitarnya.
“Alokasi slot yang terisi saat ini fokus pada pembangunan baru, sedangkan untuk rehabilitasi dan renovasi belum ada anggaran. Oleh karena itu, kita utamakan MBR,” ujar Rakhmadan pada Senin (12/10/2026).
Pada tahun 2026 ini, Disperkim telah masuk tahap perencanaan bantuan sebanyak sembilan unit rumah baru. Program ini diprioritaskan bagi warga terdampak musibah kebakaran yang terjadi pada tahun 2024 lalu.
“Rinciannya ada sembilan unit, yaitu tiga unit di Kelurahan Baru, tiga unit di Kelurahan Timbau, dan tiga unit lagi di Desa Rempanga,” jelasnya.
Tak hanya bangunan rumah, pemenuhan fasilitas air bersih juga terus dikawal. Di kawasan segitiga Jalan Danau Aji, Danau Lipan, dan A.M. Alimuddin, Disperkim sedang mengoordinasikan penyediaan dua tandon air bersih untuk kebutuhan warga sekitar.
Program penanganan kawasan terdampak kebakaran ini juga dirancang sebagai proyek percontohan penataan kawasan kumuh.
Staf Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Kukar, Aji M. Ali Syafitra, menjelaskan bahwa penataan ini mengacu pada indikator utama seperti keteraturan bangunan, sanitasi, air bersih, hingga proteksi kebakaran.
“Kami menitikberatkan pada keteraturan bangunan dan jarak standar antar-rumah. Harapannya, kita punya mitigasi bencana sejak awal. Akses jalan lingkungan juga diupayakan minimal lebar tiga meter agar armada pemadam kebakaran dan ambulans bisa masuk,” papar Aji.
Jika kondisi lahan warga tidak memungkinkan untuk jalan selebar tiga meter, Disperkim menyiapkan solusi alternatif seperti pemasangan hidran kering atau basah, kolam penampungan, hingga tandon air.
“Seluruh fasilitas ini masuk dalam satu paket anggaran penanganan kawasan kumuh. Kajian perubahannya kita harapkan rampung tahun ini agar program berjalan maksimal tahun depan,” tutup Aji. (Adv/dil)
