SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan pemetaan dan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja untuk mengakselerasi penanganan hambatan pelayanan kesehatan masyarakat. Konsolidasi internal ini sekaligus ditujukan untuk mengawal efektivitas program prioritas daerah, seperti Gratispol dan Jospol.
Kepala Dinkes Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengungkapkan bahwa identifikasi program di tingkat internal difokuskan untuk memilah agenda yang membutuhkan percepatan, khususnya pada alokasi APBD Perubahan 2026.
“Yang sudah berjalan baik tentu harus dipertahankan dan diteruskan, sementara yang masih dalam proses akan kami lihat kembali. Kalau memang perlu percepatan, tentu akan kami dorong,” ujar Andi Muhammad Ishak.
Mengenai pelaksanaan Gratispol dan Jospol, Dinkes Kaltim menekankan pentingnya penguatan sosialisasi kepada masyarakat guna menyelaraskan mekanisme kebijakan dengan pemahaman publik di lapangan.
“Kami akan mengawal sesuai dengan maksud Pak Gubernur menjalankan program ini. Kami juga berharap masyarakat tidak salah mempersepsikan program tersebut sehingga ekspektasinya tidak berbeda dengan tujuan program,” tegasnya.
Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan juga disiapkan berjalan beriringan dengan pembiayaan, terutama menyasar pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit di kawasan yang sulit dijangkau.
“Selain pembiayaan, kami mendorong sarana dan prasarana pelayanan, terutama rumah sakit di daerah-daerah yang mungkin masih sulit dijangkau agar masyarakat semakin mudah mendapatkan akses,” lanjut Andi Ishak.
Di samping penguatan layanan pengobatan (kuratif), arah kebijakan kesehatan daerah turut diseimbangkan melalui pencegahan (preventif) dan edukasi (promotif).
“Promotif dan preventif akan lebih diperkuat supaya masyarakat yang sehat tetap sehat, sedangkan masyarakat yang sakit bisa segera mendapatkan pelayanan agar kondisinya tidak semakin berat,” pungkas Andi Ishak. (dev)
