KUKAR, LINGKARKALTIM : DPRD Kukar menegaskan pengesahan Perubahan APBD Kukar 2026 dengan nilai Rp. 7,9 Triliun, harus dapat memberikan dampak atau manfaat kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani pada Lingkarkaltim, usai rapat paripurna pengesahan Perubahan APBD 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Kukar, Rabu (30/9/2026).
Ia mengatakan, pengesahan perubahan APBD menjadi perhatian bersama. Terlebih dalam mengakomodir kepentingan atau usulan masyarakat.
Dalam hal ini, pihaknya telah memastikan sejumlah kepentingan masyarakat telah diakomodir, di dalam pengesahan perubahan APBD 2026.
“Adapun fokusnya ialah, pembangunan infrastruktur, layanan dasar masyarakat baik pendidikan, kesehatan dan lainnya,” katanya.
Pihaknya menegaskan, pengawasan terhadap eksekutif terus dimksimalkan. Mengingat masih ada waktu pekerjaan sekitar 3 bulan.
“Kami minta, pemerintah daerah juga dapat memaksimalkan kegiatannya. Mengingat waktu tahun berjalan hanya sisa 3 bulan,” ucapnya.
Dirinya berharap, pengesahan Perubahan APBD ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Perubahan APBD ini nilainya Rp.7,9 trilliun, tapi termasuk beban hutang kepada Bankaltimtara sekitar Rp. 800 milliar, sehingga nilai total real tinggal Rp. 7,1 trilliun,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kukar Muhammad Idham. Ia menyebutkan, anggaran yang telah disahkan ini bisa dikawal bersama, dalam memaksimal kegiatan atau pembangunan daerah.
“Sehingga anggaran ini tak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),” sebut Muhammad Idham.
Dirinya berharap, seluruh perangkat daerah bisa dengan cepat mengeksekusi programnya. Sehingga program itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (riz/adv)
