SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Layanan panggilan darurat 112 di Samarinda menargetkan waktu tanggap (response time) antara 7 hingga 15 menit demi mengejar golden time penanganan kedaruratan di lapangan. Namun, operasional 24 jam nonstop yang telah berjalan sejak 15 Oktober 2019 ini kerap menghadapi gangguan panggilan iseng maupun tidak bersuara yang berpotensi menghambat verifikasi kejadian darurat.
Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government Diskominfo Samarinda, Rizal, menjelaskan operator kerap menjumpai panggilan ghost call yang masuk tanpa suara serta prank call yang menyampaikan informasi palsu. Untuk memitigasi laporan bohong sekaligus mempercepat kepastian kondisi di lokasi, petugas sering meminta dokumentasi foto atau video melalui WhatsApp sebelum eskalasi penanganan.
“Khusus untuk kondisi darurat ini, penyalahgunaan nomor ini akan dikenakan sanksi hukum. Jadi banyak sih yang melakukan di situ ada dua kriteria yaitu ghost dan prank call,” ujar Rizal.
Dalam skema penanganan darurat, Diskominfo mengoperasikan ambulans sendiri untuk wilayah kota sekaligus memetakan titik evakuasi bersama jejaring relawan, termasuk di kawasan seperti Palaran. Warga di dalam Samarinda dapat menghubungi nomor 112 secara gratis tanpa kode area, sedangkan penelepon dari luar daerah atau kawasan perbatasan seperti sekitar Loa Janan dianjurkan menambahkan kode 0541 agar panggilan tidak terlempar ke wilayah tetangga.
“Biasanya kami ada juga nomor WA-nya untuk kami memastikan bahwasanya laporan yang disampaikan itu jelas. Jadi kami minta kepastian kalau misalkan ada kecelakaan atau ada kejadian perkelahian di suatu tempat, kami minta dokumentasi berupa foto atau video,” tambah Rizal.
Sementara itu, layanan 112 berjalan dalam tiga shift harian dengan empat operator per shift tanpa pernah libur, termasuk saat hari besar keagamaan. Seiring peralihan status operator menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang masuk kategori ASN, hak cuti kini mulai berjalan sehingga penjadwalan antar-petugas diatur agar layanan darurat tetap siaga penuh.
Selain layanan darurat publik, bidang yang dipimpin Rizal juga menjadi dapur pengembangan aplikasi sekaligus pengelola standar prosedur internal perangkat daerah di lingkungan Pemkot Samarinda. Pada alur pembuatan aplikasi, analisis User Requirement Specification (URS) dan penyepakatan ruang lingkup kerja dilakukan sejak awal agar pengembangan tidak melebar dan berlarut-larut.
“Biasanya kalau kita tidak membatasi scope pekerjaan pada saat analisis, di pertengahan kita membuat aplikasi itu otak makin berkembang, maunya makin banyak akhirnya aplikasi nggak selesai-selesai kita buat,” jelas Rizal.
Setiap aplikasi yang rampung dikembangkan maupun yang diajukan untuk mendapatkan subdomain resmi samarindakota.go.id wajib melalui User Acceptance Test (UAT) termasuk bersama Tim Tanggap Insiden Siber (Titis) Diskominfo sebelum rilis ke tahap produksi. Jika belum memenuhi kelayakan teknis atau keamanan, perangkat daerah akan diberikan catatan perbaikan terlebih dahulu sebelum konfigurasi subdomain dan DNS live diterbitkan. (dev)










