Cegah Beban Utang, Pemkot Samarinda Tunggu Respon Pemprov Hingga 30 November

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Samarinda, Kamis, (19/11/2026). (Devi/Lingkarkaltim)
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Samarinda, Kamis, (19/11/2026). (Devi/Lingkarkaltim)
banner 468x60

SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemkot Samarinda mematok batas waktu hingga 30 November untuk menunggu respons serta peninjauan kembali dari Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) atas surat keberatan tertanggal 26 Oktober 2026. Kebijakan penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak (BHP) yang tertuang dalam surat Gubernur Kaltim tanggal 7 Oktober 2026 tersebut dinilai mendesak karena menyasar APBD Perubahan 2026 yang telah disahkan bersama DPRD.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan koreksi target pendapatan sebesar Rp209,68 miliar berdampak langsung terhadap kegiatan pembangunan dan layanan yang sudah berjalan di lapangan. Dari sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim dengan total penyesuaian BHP mencapai Rp832 miliar, pemangkasan BHP Samarinda sebesar 26,24 persen menjadi yang tertinggi secara persentase di atas Kutai Kartanegara (-25,28 persen) dan Paser (-24,04 persen).

Read More
banner 300x250

“Nah, kegiatan ini kan sudah dilaksanakan di lapangan. Berarti ada pembiayaan sebesar Rp209 miliar pada kegiatan yang sudah terlaksana di lapangan melalui APBD Perubahan Kota Samarinda tahun 2026 yang tidak bisa kita bayarkan. Konsekuensinya akan menjadi utang, dan angka itu sangat tinggi,” ujar Andi Harun, Kamis (19/11/2026).

Menurut Andi Harun, kondisi tersebut membuat Pemkot Samarinda harus melaporkan situasi keuangan daerah kepada DPRD sekaligus membuka jalur komunikasi intensif dengan Gubernur Kaltim melalui penyampaian surat, pertemuan, maupun pesan singkat. Ia menekankan langkah yang ditempuh merupakan upaya teknokratik untuk menjaga hak konstitusional warga dan kesinambungan fiskal kota.

“Kami masih punya harapan kepada Pak Gubernur sampai sebelum 30 November melalui surat yang telah kami kirimkan. Surat itu perihalnya adalah keberatan dan permohonan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang berdampak tersebut,” katanya.

Di tengah upaya tersebut, Pemkot Samarinda juga meminta kejelasan kertas kerja penghitungan rinci termasuk dasar proyeksi penurunan PBBKB dan transparansi distribusi antar daerah serta mengharapkan adanya forum rekonsiliasi bersama. Andi Harun menilai penyelesaian melalui ruang dialog jauh lebih konstruktif agar perbedaan pandangan teknis tidak melebar menjadi polemik politik yang mengaburkan substansi.

“Kami sebenarnya menunggu diajak berdialog. Kalau ada kesempatan berdialog, itu tentu sangat bagus. Supaya katakanlah tanda petik perselisihan ini perselisihan secara teknokratik ya, bukan perselisihan politik, supaya tidak digoreng-goreng, tidak dibelok-belokkan,” tegasnya.

Meski menaruh harapan agar evaluasi dapat dilakukan sebelum akhir bulan, Andi Harun memastikan pihaknya tetap bersikap realistis apabila tidak ada perubahan kebijakan hingga batas waktu yang ditetapkan. Sikap tersebut diambil demi memastikan kejelasan kewajiban anggaran daerah sebelum memasuki siklus penyusunan anggaran tahun berikutnya.

“Ya, kami tidak boleh berasumsi hari ini bahwa tidak ada perubahan dari provinsi karena masih ada waktu. Kecuali nanti sampai pada waktu batas terakhir 30 November tidak ada, berarti ya memang permohonan kita tidak diindahkan,” pungkas Andi Harun. (dev)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *